Kepala BKPM Siap Mundur pada 2023, jika...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berencana turun dari jabatannya bila tidak mampu menaikkan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia.

Dia menyatakan siap dicopot pada tahun keempatnya, alias tahun 2023 bila tidak mampu menaikkan RI ke peringkat 50 dari peringkat 73.

"Pada tahun keempat, ya. Bukan tahun ini. Kalau enggak (bisa), ya sudah itu saya reformasi. Dan itu komitmen moralitas saya. Komitmen moralitas saya," tegas Bahlil saat menyampaikan realisasi investasi 2019 di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dia bilang, pejabat mesti tahu malu saat tidak bisa menyelesaikan perintah Presiden RI. Sebab, pejabat tidak boleh menjadi beban negara.

"Saya pikir pejabat itu harus punya tahu malu juga, kalau pejabat enggak positif, ya tahu diri lah jangan disuruh-suruh. Ini fair saja," terang Bahlil.

Bahlil menuturkan, menaikkan peringkat EoDB RI ke peringkat 50 itu sudah melalui proses tawar-menawar dengan Presiden RI yang semula meminta RI berada di peringkat 40.

Bahlil yakin, EoDB RI mampu meningkat dari peringkat ke-73 karena adanya peran omnibus law yang memangkas proses perizinan dan persetujuan investasi di dalam negeri. Sehingga tak ada lagi tumpang tindih aturan dan mangkraknya investasi.

"Jujur saya katakan ini akan efektif. Kita ingin agar peringkat EoDB kita turun (ke peringkat 50). Memang secara bertahap, tapi akan berturun. Kalau ditanya seberapa yakin itu turun? Sebagai pengusaha sih 80-90 persen keyakinan saya turun," pungkas Bahlil.

Sebagai informasi, peringkat kemudahan berusaha adalah laporan peringkat dari Bank Dunia terhadap 190 negara yang disurvei untuk mengetahui kemudahan menjalankan dan membangun bisnis di suatu negara.

Ada beberapa indikator yang menjadi bahan penilaian kemudahan berusaha, antara lain memulai usaha, perizinan mendirikan bangunan, pendaftaran properti, penyambungan listrik, dan pembayaran pajak.

Selain itu, akses perkreditan, perlindungan investor minoritas, perdagangan lintas negara, penegakan kontrak, dan penyelesaian perkara kepailitan.