Salin Artikel

Omnibus Law Jadi Harapan Pelaku Bisnis dan Investasi, Benarkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah berharap adanya omnibus law dapat mengurangi kendala investasi.

"Kami harap hambatan investasi berkurang cukup banyak dan bisa terus mendorong investasi Indonesia," kata Piter kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2020).

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Rabu (29/1/2020).

Sehari setelahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bertemu dengan Puan Maharani.

Para menteri datang ke gedung DPR RI terkait rencana pemerintah menyerahkan draft omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

Piter menyebut ada sejumlah faktor di luar regulasi yang menghambat investasi, salah satunya adalah birokrasi.

Selama ini, mental birokrat yang buruk dianggap sebagai faktor penyebab terhambatnya laju investasi di Indonesia.

“Selain birokrasi, person-nya sendiri bisa jadi penghambat. Regulasinya sudah bagus, tapi sosok-sosok di balik mejanya itu juga bisa menghambat,” jelasnya.

Hambatan-hambatan itu, ia melanjutkan, belum termasuk “hantu-hantu” penjegal iklim investasi di Indonesia.

“Yaitu hantu-hantu di pengadilan, hantu berdasi di legislatif, dan hantu di yudikatif,” katanya.

Ketidakkonsistenan pemerintah, imbuh dia, juga menjadi masalah besar dalam investasi.

Piter mencontohkan, keluarnya Samsung dari ranah investasi juga dikarenakan pemerintah tidak konsisten.

Batalnya Samsung berinvestasi membuat Indonesia kehilangan banyak peluang. Selain soal Samsung, Piter juga mencontohkan Unilever di Kuala Tanjung.

“Unilever sudah investasi Rp 50 miliar, tetapi apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah juga tidak kunjung dipenuhi, padahal mereka sudah investasi,” ujarnya.

Ia menilai ketidakkonsistenan kebijakan seringkali melukai investor, termasuk juga ketidakpastian hukum.

Pelabuhan Marunda

Piter juga menanggapi soal pembangunan Pelabuhan Marunda yang melibatkan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Dalam proyek infrastrukutur non APBN itu, KCN berseteru dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Berlarut-larutnya sengketa antara KBN dengan anak usahanya sendiri yaitu KCN, justru membuat para investor enggan berinvestasi ke Indonesia.

“Ini yang menjadi masalah. Kalau kita berada di dunia yang penuh kepastian, gugat menggugat menjadi satu solusi,” terangnya.

Persoalannya, lanjut Piter, kepastian hukum di Indonesia tidak jelas. Gugatan justru semakin menambah biaya tanpa suatu kepastian untuk mendapatkan apa yang menjadi hak.

“Jadi menurut saya, ini juga sekaligus menjadikan bukti bahwasanya omnibus law saja tidak cukup, karena tidak bisa menggaransi adanya kepastian hukum,” imbuhnya.

Namun demikian, Piter menegaskan omnibus law merupakan gebrakan Presiden Jokowi yang patut diapresiasi.

“Kalau berpikirnya terbalik nanti bilang, ah omnibus law ternyata tidak menjamin. Enggak usah ada omnibus law. Cara berpikir seperti itu salah juga,” katanya.

Kalau dengan omnibus law saja tidak cukup, lanjut Piter, bukan berarti tidak dibutuhkan.

“Justru yang dipikirkan adalah omnibus law harus kita adakan, dan kemudian diikuti dengan perbaikan di hal-hal lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan agar iklim investasi kondusif, BKPM telah menambah metodologi pengawasan investasi.

“Tidak hanya bagaimana mempromosikan negara, tapi bagaimana mengawal sampai kemudian izinnya ada, sampai financial closing, sampai eksekusi di lapangan dan memastikan bahwa investasi tersebut bisa berproduksi,” katanya.

https://money.kompas.com/read/2020/02/01/185133926/omnibus-law-jadi-harapan-pelaku-bisnis-dan-investasi-benarkah

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Rilis
Account Executive: Definisi, Jenjang Karier, dan Gaji

Account Executive: Definisi, Jenjang Karier, dan Gaji

Work Smart
Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Rilis
 ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

Whats New
Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Whats New
Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Rilis
Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Whats New
Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Rilis
Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Spend Smart
Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Rilis
Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Rilis
Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Whats New
Men’s Republic Rebranding Jadi Republic, Apa Saja yang Baru?

Men’s Republic Rebranding Jadi Republic, Apa Saja yang Baru?

Whats New
Mulai 20 Desember, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota, kecuali...

Mulai 20 Desember, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota, kecuali...

Rilis
Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?

Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.