Kemenkop UKM Selidiki Kasus Gagal Bayar Koperasi Tinara di Banyuwangi

Sebelumnya beredar informasi, 10 orang dari 470 anggota melaporkan KSP Multi Dana Sejahtera (Tinara) ke Polda Jatim dengan dugaan penipuan yang dilakukan Ketua KSP Tinara, Linggawati. Total kerugian diduga mencapai Rp 250 miliar.

Sejak September 2019 lalu, KSP Tinara tidak memberikan bunga kepada para anggotanya dengan bunga 11 persen per tahun.

"Kabar ini kan tersebar melalui media sosial, karena itu kami kroscek dulu kebenarannya sebab itu kedatangan kami hadir di Banyuwangi," ujar Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Suparno dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Suparno mengatakan, bila melihat data koperasi, KSP Tinara memiliki izin sejak 2016. Namun  izin ini ada masa berlakunya. Kemenkop mengecek ke dinas Kabupaten Banyuwangi.

Suparno meminta Kepala Dinas Koperasi Banyuwangi untuk tidak ragu menindak oknum-oknum pribadi yang mencari keuntungan mengatasnamakan koperasi.

"Jangan sampai citra koperasi yang sudah bagus dirusak oknum," kata dia.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Banyuwangi RR Nanin Oktaviantie mengatakan, dari laporan neraca KSP Tinara tahun 2018 yang disampaikan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, tak disebutkan ada simpanan berjangka dari anggota dengan nilai Rp 250 miliar.

Bahkan pada saat itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyatakan laporan neraca KSP Tinara tahun 2018 tidak bermasalah karena telah disetujui oleh anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT).

“Saat itu (KSP Tinara) kami nyatakan sehat. Nilai ekuitasnya (dalam laporan neraca) pun tidak sampai 10 Miliar,” jelasnya.

Namun di sisi lain, Ia mengaku tidak bisa memberi penilaian apakah laporan neraca KSP Tinara tahun 2018 itu fiktif atau tidak.

Merujuk data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, KSP Tinara terakhir diketahui mengirim laporan pada Oktober 2019 lalu.

Selebihnya, Ia menyatakan tugas dan fungsi Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UM, dan Perdagangan sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992.

Terkait kelembagaan koperasi itu sendiri, lanjutnya, adalah bersifat independen. Karena pada dasarnya tidak ada pihak lain yang bisa ikut campur dalam pengelolaan koperasi kecuali anggota itu sendiri.

“Pengurus dan pengawas dibentuk oleh anggota. Memang pengurus diperbolehkan merekrut manajer atau karyawan diluar dari anggota untuk menjalankan usaha,” ungkapnya.