Tangani Corona, Bagaimana Kesiapan Anggaran Pemerintah?

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Arif Baharudin mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kebijakan fiskal atau anggaran baru untuk penanganan virus corona.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan Rp 10,3 triliun untuk industri terdampak seperti pariwisata.

"Tadi baru Presiden umumkan, masih belum ada yang baru lagi untuk bisa kami sampaikan," ujar Arif di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Namun demikian, ia memastikan kondisi anggaran pemerintah masih memadai. Pemerintah masih memiliki ruang yang lebar untuk memperluas defisit fiskal yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 307,2 triliun,

"Yang jelas ada space agak longgar. Budget deficit diperkirakan 1,76 persen untuk 2020. Ini jadi masih ada space kalau harus lebarkan budget deficit," ujar Arif.

Adapun Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kemenkeu Suminto mengatakan, saat ini corona merupakan risiko terbaru dalam perekonomian global.

Persebaran virus corona yang begitu pesat menjadi perhatian di seluruh anggota G20. Perhatian utama negara-negara anggota G20 adalah seberapa cepat China dan global mampu menangani persebaran virus tersebut.

"Karena dampaknya terhadap ekonomi sangat dipengaruhi seberapa cepat kita mampu handle dan seberapa luas penyebaran. Kalau tidak dapat diatasi, menyebar luas ke seluruh dunia, tentu dampaknya akan lebih luas dan lama. istilah IMF, dampak corona bisa longer dan larger compare with trade tension," ujar dia.

"Karena salah satu persoalannya, corona ini disrupsi rantai pasok. ini yang lebih spesifik compare with trade tension. dan juga gerus confidence. dengan corona, orang takut untuk jalan, makanya hitting tourism, pergerakan orang," jelas Suminto.