Februari 2020, Defisit APBN 2020 Melebar Jadi Rp 62,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp 62,8 triliun hingga akhir Februari 2020.

Angka tersebut setara dengan 0,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit tersebut melebar 16,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 54 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB.

Melebarnya defisit APBN disebabkan penerimaan pajak yang mengalami tekanan ketika di sisi lain belanja negara bertumbuh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, terjadi penurunan penerimaan perpajakan sebesar 5 persen dari Rp 152,9 triliun menjadi Rp 160,9 triliun pada februari 2019.

Adapun penerimaan bea cukai sebesar Rp 25 triliun, atau tumbuh 51,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 16,5 triliun.

"Untuk pajak, pendapatan DJP (Ditjen Pajak) termasuk PPh Migas sebesar Rp 152 triliun, ini turun 5,0 persen. Kita lihat memang pajak mengalami tekanan karena adanya risiko global maupun domestik," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers melalui live streaming, Rabu (18/3/2020).

Jika digabungkan, penerimaan perpajakan mencapai Rp 178 triliun atau hanya tumbuh 0,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Padahal di akhir Februari 2019, penerimaan perpajakan mencapai Rp 177,4 trilun atau tumbuh 10,1 persen.

Bendahara Negara pun memaparkan, belanja negara hingga akhir Februari 2020 mencapai Rp 279,4 triliun atau tumbuh 2,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Untuk pemerintah pusat realisasi belanja mencapai Rp 161,7 triliun atau 11 persen (yoy). Sementara transfer ke daerah dan dana desa hanya Rp 117,7 triliun atau turun 6,7 persen (yoy).

Secara rinci, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 116 trilun atau turun 4,2 persen (yoy) dan dana desa hanya Rp 1,7 triliun, anjlok 66,8 persen (yoy).

"Dana desa baru terealisir Rp 1,7 triliun meski sudah ada sosialisasi transfer langsung ke account desa tanpa harus melalui account kabupaten, namun beberapa daerah mengalami perlambatan approval account, sehingga belum tercapai transfer ke dana desa," ujar Sri Mulyani.

"Selain itu ada hubungannya dengan Pilkada, beberapa daerah ada perlambatan proses dalam realisasi APBD-nya," jelas dia.