Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam penanganan virus corona tersebut, pemerintah telah melakukan penghematan di pos-pos kurang prioritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun meminta agar proyek-proyek infrastruktur yang dianggap kurang prioritas ditunda pelaksanaannya.

Misal, yang tadinya target pelaksanaan proyek dilakukan dalam waktu setahun, diperpanjang menjadi beberapa tahun.

"Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak ditunda pelaksanaanya, bahkan Menkeu mengarahkan agar proyek-proyek yang tidak priroitas yang bisa ditunda, jadi pelaksanaannya tidak harus setahun, tapi bisa jadi beberapa tahun," jelas Askolani dalam video conference di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Askolani pun memastikan, meski ada penundaan beberapa proyek, namun tidak ada proyek-proyek infrastruktur yang dibatalkan atau disetop.

Penundaan dilakukan, agar anggarannya bisa digunakan lebih dulu untuk prioritas penanganan pandemi covid-19 di Indonesia.

"Jadi tidak distop tapi d-islow down, tapi kalau tidak mendesak maka rekomendasi kita ditunda dulu. Untuk infrastruktur itu yang akan dilakukan tentunya dampaknya, bukan hanya infrastruktur tapi kegiatan-kegiatan yang selama ini bisa berjalan normal akan mengalami slowdown atau cancel atau dikurangi di 2020 ini," jelas Askolani.

Sebagai informasi, dalam APBN 2020, sebenarnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 423,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah ini mengalami kenaikan 5,9 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 399,7 triliun atau setara 16,6 persen dari total belanja negara tahun ini yakni Rp 2.540,4 triliun.

Adapun untuk penanganan pandemik virus corona, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk stimulus di berbagai bidang. Anggaran untuk stimulus ini setara 15,9 persen dari total belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliun.