Mudik Dilarang, Perusahaan Transportasi Dapat Insentif Pajak?

Adapun dengan pelarangan mudik, angkutan umum dan kendaraan pribadi resmi tidak boleh keluar dan masuk wilayah zona merah virus corona atau yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ini merupakan bentuk larangan mudik Lebaran 2020 yang diatur oleh pemerintah. Khusus untuk transportasi darat, aturan ini rencananya akan mulai diterapkan sampai 31 Mei 2020.

Lalu, apakah perusahaan dan industri transportasi mendapatkan insentif atau stimulus dari pemerintah?

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan, pemerintah telah memasukkan sektor transportasi darat, laut dan udara sudah termasuk dalam sektor yang menjadi perluasan insentif pajak.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bakal menambah 18 sektor baru untuk mendapatkan insentif perpajakan.

"Sektor transportasi darat, laut dan udara sudah termasuk dalam sektor yang menjadi perluasan insentif pajak," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (24/4/2020).

Menurut dia, pekan depan pemerintah akan mengumumkan secara resmi mengenai perluasan insentif pajak ke 18 sektor.

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, pemerintah menjelaskan ketentuan ini untuk industri pengolahan.

Insentif tersebut berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan yang ditanggung pemerintah, PPh Pasal 22 impor dibebaskan selama enam bulan, PPh Pasal 25 yang didiskon 30 persen, serta restitusi yang dipercepat dengan batasan hingga Rp 5 miliar.

Dari 18 sektor yang dipastikan mendapatkan insentif perpajakan, ada lebih dari 1.000 Klasifikasi Baku Lapangan Kerja (KBLI) yang mendapat keringanan pajak tersebut, diantaranya perusahaan media atau pers dan agen perjalanan.

Berikut 18 sektor usaha yang mendapatkan insentif perpajakan berdasarkan kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI):