Jika Harga BBM Turun, Pendapatan Pertamina Bisa Anjlok Lebih dari 45 Persen

Pertamina memiliki dua skenario penurunan pendapatan, yakni skenario berat dengan proyeksi penurunan turun 38 persen dari RKAP 2020.

Skenario lainnya sangat berat dengan proyeksi penurunan turun 45 persen dari RKAP 2020.

Kedua skenario tersebut dibentuk dengan memperhitungkan potensi penurunan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Kendati demikian, kedua skenario tersebut masih belum mempertimbangkan potensi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Dua skenario tersebut belum memperhitungkan penurunan harga (BBM). Baru terkait dengan kurs dan demand," ujar VP Corporate Communication Pertamina , Fajriyah Usman, kepada Kompas.com, Senin (27/4/2020).

Berbagai pihak tengah mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Pasalnya, harga minyak mentah dunia saat ini terus melemah di pasar global.

Apabila nantinya harga BBM mengalami penurunan, maka pendapatan Pertamina berpotensi tergerus lebih dari 38 atau 45 persen RKAP 2020.

"Logikanya demikian," kata Fajriyah.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan dua skenario penurunan pendapatan Pertamina.

Untuk skenario berat, dengan asumsi harga minyak mentah dunia sebesar 38 dollar AS per barrel dan kurs rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 17.500, maka pendapatan Pertamina diproyeksi turun 38 persen dari RKAP 2020 dan turun 30 persen dari realisasi pendapatan tahun 2019.

Sementara untuk skenario sangat berat, dengan asumsi harga minyak mentah dunia sebesar 31 dollar AS per barel dan kurs rupiah Rp 20.000, pendapatan perseroan diproyeksi turun 45 persen dari RKAP dan turun 39 persen dari realisasi pendapatan tahun 2019.

"Dari skenario berat ini, penurunan pendapatan perusahaan jika dibandigkan RKAP itu 38 persen. Untuk skenario sangat berat, penuruannya 45 persen dibandingkan RKAP, karena penurunan ICP sangat berdampak dengan bisnis hulu Pertamina, jadi luar biasa di atas 40 persen," kata Nicke dalam rapat panitia kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (16/4/2020).