Agar Harga Pangan Terjaga, Akademisi Minta Kementan Diberi Kewenangan di Area Pasar

KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) perlu diberi kewenangan di area pasar agar harga pangan tetap terjaga.

Pernyataan itu merupakan pendapat yang disampaikan akademisi pertanian dari Universitas Brawijaya Sujarwo.

Menurut dia, kewenangan Kementan dalam mengelola sektor produksi memang berisiko tinggi, terutama jika tidak diberi kewenangan di area pasar.

"Ketika Kementan berhasil dalam produksi, tetapi di sisi lain Kementerian Perdagangan malah mengizinkan impor, ini akan menghancurkan harga pasar produk pertanian. Menurut saya ini harus dihindari," ujar Sujarwo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Ia melanjutkan, hitungan Kementan yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam mengelola pertanian sudah sangat tepat.

Hitungan itu tepat karena Kementan telah memiliki ruang data yang dapat mengakurasi semua produksi.

“Data pertanian, baik areal tanam, areal panen, areal produksi, dan ekspektasi produksi bulanan lewat situs web atau media elektronik sudah sangat bagus,” sambung dia.

Kementan pun, sambung Sujarwo, sudah bisa membuktikan adanya aliran data dari bottom-up lewat frame yang telah dibuat (design system should be Top Down).

Patahkan isu-isu terkait impor

Kecanggihan sistem milik Kementan pun membuat segala isu impor yang muncul belakangan ini dapat dipatahkan.

“Sistem dan data di Kementan akan berbicara sendiri untuk mereka yang meragukan ketersediaan pangan nasional,” kata Sujarwo.

Menurut dia, Kementan tak perlu gusar. Sebaliknya, Kementan cukup santai saja dalam menanggapi isu impor.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa sampai saat ini cadangan beras nasional masih dalam posisi aman.

“Kebutuhan beras tidak perlu dikhawatirkan, mengingat pemerintah dan petani terus melakukan produksi, meski sedang menghadapi pandemi Covid-19,” ujar dia.

Isu impor yang saat ini beredar pun menurut Tauhid sangat tidak tepat karena dikhawatirkan akan menurunkan harga di tingkat petani.

Sebagai informasi, stok beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog yang direkomendasi dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) adalah 1-1,5 juta ton.

Saat ini, CBP di Bulog adalah 1,485 juta ton dan akan terus bertambah seiring panen raya yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Lalu, data terbaru stok beras minggu ke-1 Juni 2020 adalah, Bulog 1, 485 juta ton, penggilingan 1,363 juta ton, pedagang 0,730 jt ton. Stok cukup besar ada di hotel, restoran, dan kafe (Horeka) dan rumah tangga.

Selain itu, menurut data, pengadaan beras Bulog per Senin (8/6/2020) juga masih terus berlangsung. Setidaknya ada 21.667 ton beras telah terserap.

Tauhid melanjutkan, impor dan ekspor sejatinya lumrah dilakukan setiap negara. Kebijakan impor pun dilakukan saat negara kekurangan kemampuan produksi.

"Impor tidak dilarang. Namun, harus dilakukan saat momentum yang tepat. Kemudian harus sesuai dengan kebutuhan yang ada, termasuk melihat produksi dalam negeri," ujar dia.

Ia pun percaya akan kemampuan luar biasa petani Indonesia. Dengan pengelolaan pertanian yang baik dan benar, Indonesia akan mendulang panen dengan angka di atas rata-rata.