"Diserang" soal TKA China, Menaker: Pengin Nangis...

Pasalnya, dia dicecar oleh para anggota Komisi IX mengenai kedatangan TKA asal China tersebut ke Indonesia. Salah satunya Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi yang mempertanyakan spesifik pekerjaan dan jabatan dari para TKA tersebut.

"Saya penasaran Bu, karena ini menyangkut nurani kita semua. Spesifik pekerjaan yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu itu mohon dijawab," ucap Intan kepada Menaker.

Intan pun menyebut bahwa kedatangan TKA tersebut tidak sepenuhnya beban Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kami ingin bertanya karena resistansi itu sangat besar. Dan saya tahu kewenangan ini tidak di pundak ibu sepenuhnya. Oleh sesuatu itu yang tidak mudah, apalagi eselon 1," ujarnya.

Saat diberikan kesempatan menjawab, Menaker dengan nada terbata mulai menjelaskan pertanyaan yang dilayangkan oleh Intan.

"Saya kira berbicara nurani, kayaknya kita semua punya hal yang sama. Kalau kami misalnya mengeluarkan RPTKA kiranya bukan berarti kami tidak punya nurani. Saya kira ini, pengin nangis jadinya," ungkapnya.

Tak lama, anggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Golkar Darul Siska memotong Menaker. Dia menyebut, persoalan TKA tersebut dalam dua kali pertemuan RDP sebelumnya tidak pernah tuntas dibahas.

"Saya setuju soal TKA ini kita mempunyai perasaan dan pikiran yang sama. Dan sudah kita bicarakan dua kali rapat. Hari ini topik kita sebenarnya tidak TKA. Saya khawatir kalau TKA kita bahas lagi, mandek lagi semua ini," ucap Darul Siska.

Dia pun menyarankan kepada Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar selaku pemimpin rapat tersebut agar menghentikan pembahasan TKA China dan mengusulkan untuk meninjau langsung ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Daerah di mana para TKA China bekerja saat ini. Sekaligus mengundang pakar industri untuk mengetahui kemampuan tenaga kerja Indonesia yang pada akhirnya harus digantikan oleh TKA China.

"Oleh karena itu saya saran soal TKA ini, kita lihat sendiri ke Konawenya, apa jenis pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh tenaga kerja Indonesia. Kita minta juga nanti (undang) industri, apakah betul pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan oleh orang Indonesia," katanya.

"Saya usulkan masa reses kita, ada tim ke sana mengecek kebenaran yang disampaikan oleh Ibu Menteri," tambah Darul.