Permintaan Kredit Seret, Penempatan Dana Pemerintah ke Perbankan Terancam Mubazir?

Namun bantuan likuiditas berupa penempatan dana pemerintah ke perbankan itu dinilai beberapa pihak berisiko mubazir. Sebab, permintaan dan penawaran kredit juga masih loyo di tengah pandemi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, dari pihak UMKM masih enggan mengambil kredit lantaran sumber perekonomian, yaitu konsumsi di tingkat masyarakat menengah ke bawah masih belum bergerak.

Di sisi lain, perbankan juga cenderung akan selektif dalam memberi kredit.

"Pasti masih lebih selektif ketimbang sebelum resesi," ujar Tauhid kepada Kompas.com.

Untuk diketahui, pada berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2020 lalu, kredit perbankan hanya tumbuh 3,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Hal tersebut menunjukkan lesunya penyaluran kredit perbankan pada kuartal II tahun ini.

"Growth kredit bulan kemarin 3 persen, permintaan kredit rendah, artinya tidak ada aktivitas, ekonomi memang lagi turun," jelas dia.

Adapun Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengatakan, dengan dana titipan pemerintah tersebut, harapannya perbankan dapat menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif. Bahkan menurutnya, BPD seharusnya mampu meningkatkan penyaluran kredit hingga dua kali lipat.

"Saya minta leverage-nya dua kali, jadi kalau seumpamanya DKI Jakarta Rp 2 triliun kita harap bisa menyalurkan kredit Rp 4 triliun, atau bahkan Himbara bisa tiga kali lipat," jelas Sri Mulyani dalam paparannya.

Lebih rinci Bendahara Negara itu menjelaskan, alokasi untuk masing-masing BPD yakni, sebesar Rp 2,5 triliun untuk BPD Jawa Baret, BPD Jawa Tengah sebesar Rp 2 triliun, BPD Jawa Timur Rp 2 triliun, selain itu BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo sebesar Rp 1 triliun.

Adapun BPD DKI Jakarta mendapatkan alokasi sebesar Rp 2 triliun.

Sri Mulyani pun mengungkapkan, selain bank-bank tersebut, pemerintah juga tengah mengkaji untuk melakukan penempatan dana di BPD Bali dan BPD DI Yogyakarta sebesar masing-masing Rp 1 triliun.

"Ini sudah siap untuk disalurkan tujuannya adalah mendorong ke daerah," jelas Sri Mulyani.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan uang pemerintah yang dititipkan tersebut tidak boleh dipakai untuk dua hal, yakni membeli surat berharga negara (SBN) atau membeli valuta asing.

Pasalnya, uang tersebut harus mampu dikucurkan ke UMKM yang terdampak pukulan pandemi virus corona (Covid-19).