Erick Thohir Akui Ada Orang Titipan di Petinggi BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui adanya orang titipan yang menduduki jabatan komisaris di tubuh perusahaan plat merah.

Namun, dia tak mengungkapkan siapa orang-orang titipan tersebut dan siapa orang yang menitipkannya.

“Enggak banyak yang keterima (orang titipan), buktinya banyak yang kecewa juga. Sesuatu yang lumrah, tapi enggak semuanya diterima. Mungkin yang diterima hanya 10 persen, makanya banyak yang kecewa,” ujar Erick dalam acara Mata Najwa yang dikutip Kompas.com pada Kamis (6/8/2020).

Menurut Erick, orang titipan di posisi petinggi BUMN merupakan hal yang wajar. Asal, orang titipan tersebut mempunyai kompetensi yang sesuai dan tetap ikut proses seleksi.

“Ya tapi itu merupakan pembelajaran dari politik, karena suka tidak suka sistem yang ada di Indonesia seperti ini. Tidak banyak negara yang punya BUMN,” kata dia.

Karena tak semua orang titipan mendapat jabatan di BUMN, Erick pun mengakui ada sejumlah pihak yang kecewa.

“Tapi apakah keadaan seperti ini menjdi perfect solution? Ya enggak, di era seperti ini demokrasi, peran-peran banyak pihak, apakah relawan, partai yang sudah berkontribusi harus menjadi bagian. Selama bisa memberi kontribusi yang baik juga,” ucap dia.

Sebelumnya, Politikus PDI-P, Adian Napitupulu menyebut 6.200 direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan orang-orang titipan.

Menurut Adian, hal tersebut dia ungkapkan karena melihat selama ini proses rekrutmen untuk dua jabatan tersebut terkesan tertutup.

“Bukankah titipan-titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan?,” ujar Adian kepada Kompas.com, Sabtu (25/7/2020).

Di kesempatan berbeda, Adian juga pernah mengungkapkan bahwa penunjukan jabatan komisaris BUMN sangat bermuatan politis.

Padahal, lanjut dia, kalaupun proses pemilihan komisaris BUMN berpedoman pada kompetensi, ada sejumlah kader partai koalisi pemerintah yang dianggap cocok mengisi posisi di perusahaan negara.

Adian kemudian bercerita, Presiden Jokowi lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Oktober 2019, pernah meminta nama-nama aktivis 1998 yang punya kompetensi menempati jabatan-jabatan publik.

Saat nama-nama diserahkan, hingga kini tak ada satu pun yang mengisi jabatan. Saat menghadap Presiden Jokowi di Istana, Adian mengonfirmasi hal itu ke Presiden.

"Saya harus mengonfirmasi karena ini keinginan Presiden atau bukan. Kalau sama-sama berangkat dari partai politik. Kalau kemudian ada yang harus didahulukan, diadu kompetensinya, diadu keberpihakan politiknya,” ujar Adian.