Pemerintah Berharap Banyak ke UMKM untuk Selamatkan Indonesia dari Krisis

Dia bilang dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60 persen, maka UMKM lah yang harus diprioritaskan untuk ditangani dari dampak pandemi Covid-19.

"Namun UMKM saat ini modalnya tergerus untuk kebutuhan sehari hari, mereka itulah harus kita perkuat agar terus berjalan usahanya, enggak apa-apa untungnya dikit asal usahanya terus jalan," ujarnya mengutip siaran resminya, Kamis (27/8/2020).

Menurutnya, pandemi Covid-19 memang telah menimbulkan dampak yang mendalam. Dimulai dari krisis kesehatan yang merambat ke krisis ekonomi, khususnya bagi Koperasi dan UMKM. BPS secara resmi juga telah merilis angka pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2020 sebesar minus 5.32 persen.

Walaupun begitu, kontraksi ekonomi tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi ada 215 negara lainnya yang ikut merasakan hal yang sama. Seperti Hongkong yang minus 9 persen, Amerika Serikat minus 9,5 persen, Singapura minus 12,6 persen dan masih banyak lainnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk memberikan stimulus bagi masyarakat agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi.

Salah satunya yaitu melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 24 Agustus 2020 yang lalu, kepada 1 juta pelaku usaha mikro dengan nilai sebesar Rp 2,4 Juta per Pelaku Usaha Mikro.

Program ini, dijelaskan dia, sudah tersebar di 34 Provinsi. Sementara untuk targetnya, sebelum akhir September, ada 9,16 juta pelaku usaha mikro yang ditargetkan yang akan menerima BPUM dengan total anggaran Rp 22 Triliun.

"Dengan adanya program BPUM ini, diharapkan Pelaku Usaha Mikro yang unbankable dapat menambah modal kerja serta melanjutkan usahanya," jelas dia.