Pengguna E-commerce Naik, Menkop Teten Minta UMKM Optimalkan Kanal Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, pengguna e-commerce meningkat selama pandemi virus corona.

Berdasarkan data yang ia terima dari McKinsey, tercatat selama pandemi, pengguna e-commerce mengalami kenaikan sebesar 26 persen dan mencapai 3,1 juta transaksi per hari.

Untuk itu dia meminta para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk.

"Pasalnya, UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi," ujarnya mengutip siaran resminya, Senin (31/8/2020).

Menurut Teten selain dengan adanya upaya ini, peningkatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace dan seluruh pihak lain yang terlibat, juga harus dilakukan untuk menyiapkan the Future SMEs.

Sehingga, diharapkan para UMKM dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global.

"Pasalnya, pandemi Covid-19 berdampak signifikan bagi pelaku UMKM di Indonesia, baik dari sisi supply maupun demand," ucapnya.

Menurut Teten, untuk terjun ke digital bukanlah hal yang mudah, sebab ada banyak tantangan lain yang harus siap ditempuh para pelaku UMKM. Misalnya saja, disebutkan dia, seperti masalah Sustainability.

"UMKM tidak hanya harus bertahan, namun harus mampu menjadi kompetitif baik di pasar lokal dan global," jelasnya.

Oleh sebab itu dia menegaskan, pemerintah harus melakukan intervensi baik di sisi hulu (supply) dan sisi hilir (demand).

Untuk menjawab masalah di sisi supply, salah satunya adalah masalah pembiayaan untuk koperasi dan UMKM. Dalam hal ini pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM.

Per 27 Agustus 2020, dikatakan dia, progres sementara baru mencapai 45,76 persen atau telah disalurkan sebanyak Rp 56,5 miliar untuk pelaksanaan program PEN sektor KUMKM.

Selain itu, untuk usaha mikro yang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja, yaitu Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro berupa hibah Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro.

"Program ini diharapkan menjadi jawaban bagi para pelaku usaha mikro yang modal usahanya tergerus untuk kepentingan konsumsi untuk dapat menambah inventory/modal kerja, serta memudahkan ke depannya pelaku usaha dapat terintegrasi dalam sistem keuangan inklusif," papar Teten.

Sementara untuk tantangan di sisi hilir atau demand, pihaknya sudah melakukan usaha membantu upaya pemasaran produk koperasi dan UKM dengan menyertakan UMKM dalam platform belanja pemerintah serta platform belanja BUMN.

Tahun ini, setidaknya ada potensi senilai Rp 321 triliun belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diarahkan Presiden Jokowi untuk dapat dioptimalkan UMKM.