Menko Airlangga: Vaksin dan UU Cipta Kerja Jadi Kunci Penggerak Ekonomi 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksiniasi dan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi kunci penggerak perekonomian di 2021.

Ia mengatakan, vaksinasi menjadi game changer di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Vaksinasi akan menyelesaikan 2 persoalan sekaligus, yakni kesehatan dan kepercayaan publik untuk kembali beraktifitas dan berkegiatan sosial.

"Hal ini memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat, karena pemerintah berhasil mendapatkan akses terhadap vaksin yang sudah dirintis sejak awal pandemi di Maret 2020 yang lalu," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (9/12/2020).

Saat ini, Indonesia sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin virus corona buatan perusahaan farmasi China, Sinovac.

Ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN yang pertama mendapat vaksin.

Di sisi lain, kata Airlangga, pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi reformasi struktural yang sudah lama ditunggu dan diyakini sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Salah satu tujuan utamanya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kemudahan berusaha dan investasi.

Airlangga menyatakan, penciptaan lapangan kerja menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat 70 juta dari 130 juta angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal.

"Apalagi Indonesia memiliki potensi bonus demografi dalam 10–15 tahun ke depan, sehingga peningkatan investasi sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja,” kata dia.

Menurut Airlangga, pelaku pasar pun meyakini implementasi UU Cipta Kerja bakal memberikan banyak kemudahan berusaha dan kepastian pengelolaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah. 

Ia mengatakan, saat ini penyusunan peraturan turunan pelaksanaan UU Cipta Kerja terus dilakukan dengan membuka partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan seluas-luasnya.

Selain itu, dukungan koordinasi yang kuat antara parlemen dan pemerintah, juga jadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan beleid baru tersebut. 

Airlangga pun mengapresiasi optimisme J P Morgan terhadap perekonomian Indonesia pada 2021.

Lembaga itu memproyeksi ekonomi Indonesi akan tumbuh 4 persen di dukung oleh konsumsi sebesar 2,2 persen, investasi 1,2 persen, dan net ekspor 0,7 persen.

J P Morgan juga memproyeksikan aliran dana asing akan kembali ke Indonesia didorong oleh sentimen positif yaitu perkembangan vaksin sebagai key market drivers serta pengesahan UU Cipta Kerja sebagai reformasi kebijakan terbesar sejak 1998.

Regulasi itu bertujuan mendorong investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) dan transformasi Indonesia menuju negara manufaktur di Asia dan hub teknologi.

J P Morgan juga memproyeksikan, pasar bursa Indonesia akan terus tumbuh positif di dorong kegiatan ekonomi yang mulai pulih, dengan dukungan stimulus pemerintah dan implementasi UU Cipta Kerja.

Saat ini, ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan setelah sempat terkontraksi sebesar minus 5,32 persen pada kuartal II-2020, dan mulai membaik pada kuartal III-2020 meski tetap terkontraksi menjadi minus 3,49 persen.

Beberapa sektor yang diprediksi akan menjadi kunci pemulihan ekonomi adalah sektor keuangan, infrastruktur, industri, dan korporasi berbasis ekonomi digital sebagai katalisator jangka menengah.

Indonesia diyakini akan mengalami booming ekonomi digital dan korporasi berbasis teknologi masa depan.

Ekonomi internet Indonesia saat ini senilai 50 miliar dollar AS yang merupakan 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih dari 10 persen kapitalisasi pasar saham. Angka itu sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia.

Saat ini, di dalam ada 5 unicorn yakni Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO, yang diyakini akan menjadi katalisator investasi sebagai the new economy.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF) yang diyakini dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur.

"LPI ini akan mengelola investasi, sehingga akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan,” tutup Airlangga.