Tak Puas, Luhut Dongkrak Target UMKM Go Digital hingga 18,6 Juta Tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kementerian dan lembaga terkait UMKM untuk terus meningkatkan para pelaku usaha mikro tersebut bertransformasi ke pemasaran digital.

Bahkan, Luhut telah meninggikan target pada tahun 2022 mendatang.

Ia menargetkan 18,6 juta UMKM sudah beralih ke pemasaran melalui sistem digital.

Hingga akhir November ini, Luhut menerima laporan, sebanyak 3,4 juta unit UMKM atau lebih dari 70 persen sudah masuk ke dalam sistem digital.

Jumlah tersebut, menurut dia, lebih besar dari harapan pemerintah saat diluncurkan 14 Mei 2020 oleh Presiden Joko Widodo, dengan tema Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI).

"Alih-alih membuat saya puas, saya malah meminta mereka untuk menargetkan pada akhir tahun 2022 nanti target tersebut harus meningkat keangka 18,6 juta unit yang sudah onboarding," ujar Luhut, dikutip dari akun Facebook resminya, Senin (21/12/2020).

Untuk benar-benar mewujudkan hal tersebut tahun depan, pemerintah akan prioritaskan dalam peningkatan permintaan terhadap produk UMKM/IK (Indonesia Artisanal) hingga peningkatan peran aktif para pemerintah daerah untuk mengejar target tersebut.

Selain itu, Luhut juga meminta peningkatan kualitas produk sehingga memperkuat posisi UMKM sebagai produk yang bernilai tinggi.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada seluruh stakeholder terkait agar dapat membuat rencana yang out of the box.

"Saya senang mendengar bahwa semua kementerian dan lembaga yang terlibat akan terus memberikan pendampingan bukan hanya digital literacy namun sampai dengan pelatihan modul keuangan agar mereka bukan hanya menjadi UMKM yang sekedarnya namun juga paham finansial yang harapannya agar mereka dapat terus tumbuh dan berkembang," ungkap Luhut.

Hal yang paling penting bagi Luhut adalah UMKM nantinya akan masuk ke dalam katalog pengadaan pemerintah.

Untuk itu, dirinya berharap agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyiapkan pedoman bagi kementerian dan lembaga untuk siap menerima produk dari para pelaku UMKM.

"Saya juga menjamin bahwa produk tersebut harus benar-benar memenuhi standar yang baik dengan terlebih dulu dilakukan kurasi," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan kembali untuk memberikan stimulus pada program BBI sebesar Rp 7,6 triliun, bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

"Harapan Presiden agar UMKM dapat terus bergerak bersama dalam menumbuhkan ekonomi nasional rasanya akan terus menjadi bagian tugas kita bersama," ujar Luhut.