Menurut Pengusaha, Ini Sederet PR yang Harus Diselesaikan Mendag Lutfi

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengatakan, pekerjaan rumah tersebut meliputi perjanjian dagang yang porses negosiasinya harus dirampungkan.

Kerja sama perdagangan tersebut meliputi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan berbagai negara, Trans-Pacific Partnership Agreement (TPA) hingga Long Term Agreement (LTA) dengan Amerika Serikat.

"Pekerjaan rumah Mendag ke depannya sangat banyak karena kita punya banyak CEPA dan diperkirakan dalam satu hingga dua tahun ke depan IEU CEPA juga akan diselesaikan," ujar Shinta kepada Kompas.com, Rabu (24/12/2020).

"Ini juga belum menghitung kita akan menegosiasikan LTA dengan AS dan kemungkinan bergabung dengan TPP bila Biden mereaktifasi TPP sebagai respons terhadap RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)," jelas dia.

Shinta menjelaskan, seluruh perjanjian dagang tersebut mengandung banyak komitmen ambisius untuk memfasilitasi perdagangan.

Dengan demikian sebut dia, Lutfi perlu melakukan reformasi banyak kebijakan dan sistem di internal Kemendag.

Selain itu, Lutfi juga harus melakukan kerja sama yang luas dengan kementerian terkait.

"Untuk menjamin kelancaran dan fasilitasi perdagangan, khususnya karena saat ini terdapat tuntutan agar kuota impor Indonesia bisa transparan, predictable, dan accessible untuk semua pihak baik di dalam dan luar negeri, tuntutan untuk merampingkan dan mengsimplifikasi proses ekspor agar lebih efisien dan mudah bahkan untuk UMKM, kebutuhan untuk menciptakan banyak MRA terkait pengakuan hasil uji produk ekspor nasional agar perdagangan lebih seamless, cost-efficient, dan minim kendala di negara tujuan, perlu tracking perizinan dan proses ekspor-impor secara real time," jelas dia.

Selain itu, di luar konteks perdagangan internasional, Kemendag yang kini dipimpin Lutfi juga punya tugas besar dalam berpartisipasi membenahi rantai pasok domestik.

Terutama untuk memastikan stabilitas dan kelancaran pasokan dan permintaan komoditas penting nasional. Perbaikan rantai pasok juga diharapkan bisa mengurai inefisiensi distribusi pangan nasional yang menyebabkan kelangkaan dan harga pasar yang tidak terjangkau masyarakat.

"Khususnya di luar Jawa serta masalah kerugian karena overproduksi yang tidak tersalurkan/terserap pasar di berbagai daerah. Masalah ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak di luar Kementerian Perdagangan, khususnya dengan kementerian-kementerian lain terkait ekonomi seperti Kementan dan Kemenperin," kata dia.