Blusukan ke Muara Angke, Menteri Trenggono: Banyak PR-nya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan blusukan ke kawasan pesisir utara Jakarta guna menampung masukan dari nelayan dan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan lainnya.

"Saya ingin belanja masalah dengan menyerap beberapa masukan nelayan. Saya ingin tahu apa aja yang jadi kendala," kata Sakti Wahyu Trenggono dilansir dari Antara, Senin (28/12/2020).

Ia menyapa para pedagang ikan yang berjualan hingga melihat langsung aktivitas bongkar muat cumi-cumi di Pelabuhan Muara Angke.

Trenggono memastikan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka untuk mengubah citra pasar ikan yang kumuh menjadi pasar ikan yang terlihat bersih, higienis dan sehat.

"Saya melihat juga ada pelelangan pasar ikan. Banyak PR-nya, saya akan kerja sama dengan Pemda untuk perbaikan sistem. Supaya pasar ikan tidak lagi dilihat kumuh," ucap dia.

Usai berkeliling di Pelabuhan Muara Angke, Trenggono melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dan meninjau kegiatan bongkar hasil tangkapan ikan.

Sebagai informasi, data produksi pendaratan ikan di PPS Nizam Zachman periode Januari-November 2020 mencapai 65.983 ton dengan nilai mencapai Rp 1,3 triliun.

Sementara itu produksi ikan yang masuk dari luar pelabuhan melalui jalur darat dan kapal pengangkut ikan untuk didistribusikan di PPS pada periode yang sama mencapai hingga 94.387 ton dengan nilai sebesar Rp 2,3 triliun.

Ke depan, dia berjanji akan berkeliling ke sejumlah pesisir di Indonesia untuk menyerap lebih banyak masukan dari para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

"Saya akan pergi terus ke pesisir Indonesia sampai saya mendapatkan kebijakan tepat untuk nelayan," tegas dia.

Trenggono mengutarakan harapannya agar kehadirannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa membawa manfaat dan dampak positif bagi nelayan.

Didesak cabut izin ekspor benur

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar tidak mengikuti jejak Edhy Prabowo.

Walhi lalu menantang Trenggono untuk membatalkan kebijakan ekspor benih lobster. Pasalnya, kebijakan itulah asal mula Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap izin ekspor benur dan penentuan jasa kargo.

"Kalau semangatnya akan lebih baik dari Edhy Prabowo, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membatalkan kebijakan ekspor bibit lobster," kata Kordinator Kampanye Walhi Edo Rakhman dalam siaran pers.

Tak cuma soal ekspor benur, Walhi juga mendesak menteri baru untuk mengintervensi Ranperda RZWP3K Provinsi Bali yang telah dikirimkan oleh Gubernur Bali ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.

Sebagai informasi, proyek-proyek besar yang merusak lingkungan hidup masih diakomodir dalam Ranperda RZWP3K Bali, seperti Tambang Pasir Laut di pesisir Kuta seluas 938, 34 Ha dan Sawangan seluas 359,53 Ha.

Kemudian rencana perluasan Pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi seluas 1.377,52 Ha, dan rencana pengembangan Bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi seluas 151,28 Ha.

Ditambah lagi ada laporan Anggota DPRD Bali, Nyoman Adnyana, yang menyebut salah satu tujuan tambang pasir laut adalah untuk perluasan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Sementara untuk setiap reklamasi yang dilakukan oleh Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, maka Pemprov Bali wajib mendapat minimal 10 persen lahan hasil reklamasi.

"Atas hal tersebut, kecurigaan Walhi Bali bahwa proyek tambang pasir laut untuk reklamasi Pelabuhan Benoa dan Bandara Ngurah Rai terbukti benar," ucap dia.

Tak hanya itu, menteri baru juga harus mengakomodir penolakan-penolakan warga lain terhadap aktivitas tambang pasir. Persoalan ini maupin persoalan krusial kelautan lainnya harus ditindaklanjuti segera.

“Kepentingan rakyat, keselamatan lingkungan menjadi hal utama, bukan tunduk pada kepentingan investasi dan bisnis skala besar,” tutup Edo.