RI Dapat Hibah Rp 704 Miliar dari Jepang, Dipakai untuk Bangun 6 Sentra Perikanan

Pemberian bantuan ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara KKP dengan JICA terkait Grant Agreement for The Programme For The Development of Fisheries Sector in Outer Islands Phase 2.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, dana hibah senilai ratusan miliar itu bakal digunakan KKP untuk membangun 6 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 lokasi.

"Ini hibah tanpa ikatan, dalam arti bukan hibah dibayar, dicicil, utang, tidak. Ini hibah secara langsung. Dan baru pertama kali di Indonesia (hibah dari luar negeri diberikan ke KKP)," kata Antam dalam konferensi pers, Selasa (2/1/2021).

Antam menuturkan, keenam wilayah tersebut ditentukan oleh Pemerintah Jepang, namun tetap diberikan arahan oleh kementerian di sektor bahari ini.

Dari hasil penentuan, pembangunan SKPT diarahkan ke 6 pulau terluar RI yakni Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaki, Moa, dan Biak.

"Kenapa dipilih pulau terluar? Dengan maksud untuk pemerataan pembangunan, memajukan ekonomi masyarakat di pulau terluar, dan memajukan industri di pulau terluar melalui kegiatan perikanan," ucap Antam.

Pembangunan 6 SKPT tahap II ini ditargetkan selesai pada tahun 2024.

Perwakilan JICA, Ogawa Shigenori berharap, bantuan hibah dari Pemerintah Jepang ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Pihaknya meminta KKP untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola pelabuhan-pelabuhan yang hendak dibangun tersebut.

Untuk peningkatan kemampuan, JICA juga memberikan bantuan teknis, yakni bantuan pelatihan dan seminar yang telah disepakati sejak setahun lalu.

"Oleh karena itu, dukungannya diberikan dalam 2 metode (metode hibah dan metode bantuan teknis). Dengan kerja sama KKP, JICA berharap pembangunan dan pengelolaan pelabuhan bisa sukses ke depannya," pungkas Ogawa.