Covid-19 Masih Merebak, Ini Jurus Pemerintah Jaga Inflasi

“Sasaran inflasi tersebut diharapkan bisa menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2/2021).

Strategi pertama yang akan dilakukan pemerintah ialah menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3 persen - 5 persen.

Upaya tersebut akan dilakukan dengan memperkuat empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K) di masa pandemi Covid-19.

“Selain itu, dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama dalam mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri pada bulan April dan Mei 2021 serta hari besar keagamaan nasional (HBKN) lainnya,” tutur Airlangga.

Kemudian, pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021.

Langkah strategis ketiga ialah, memperkuat sinergi antar kementrian dan lembaga dengan dukungan pemerintah daerah.

Lalu, pemerintah juga akan memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi antara lain melalui program food estate serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam.

Terakhir, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Airlangga mengklaim, sinergi kebijakan pemerintah dan BI melalui implementasi berbagai inovasi program yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi mampu menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK).

Hal tersebut terefleksikan dengan realisasi inflasi IHK tahun lalu, yang tercatat rendah sebesar 1,68 persen dan berada di bawah kisaran sasaran 3 plus minus 1 persen.

“Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19 di tengah pasokan yang memadai,” katanya.

Pemerintah dan BI juga menyepakati sasaran inflasi 3 tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.

Sasaran inflasi tahun 2022, 2023 disepakati masing-masing sebesar 3 plus minus 1 persen dan 2,5 plus minus 1 persen pada 2024.

“Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan bisa mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ucap Airlangga.