Menteri PUPR Tak Mau Wariskan Proyek Mangkrak ke Kabinet Mendatang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, tidak ingin meninggalkan isu dan proyek pembangunan yang mangkrak (proyek mangkrak) kepada kabinet pemerintahan yang akan datang.

"Bukan berarti pembangunan dilarang, tapi pembangunan baru harus selektif dan harus bisa diselesaikan pada 2024. Minimal progres pembangunan tinggal sedikit lagi selesai dan tidak ada yang mangkrak di 2024," ujar Basuki dilansir dari Antara, Selasa (16/3/2021).

Ia mengatakan, melalui fokus pembangunan infrastruktur tahun 2022 yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi atau OPOR maka semua pembangunan infrastruktur baru harus sangat selektif, kecuali yang menggunakan pinjaman.

Optimalisasi ditujukan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. Sedangkan Pemeliharaan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu.

Kemudian Operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas terbangun pada tahun 2021 dan pada tahun sebelumnya, maka pada TA 2022 harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan.

Terakhir yakni Rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula.

Basuki mengatakan optimalisasi juga meneruskan pembangunan yang telah selesai. Infrastruktur-infrastruktur yang sudah selesai namun belum dimanfaatkan, maka harus dimanfaatkan secara optimal.

Contohnya, kata dia, sarana infrastruktur air minum yang sudah dibangun namun masih belum dimanfaatkan harus segera ditangani dan dimanfaatkan. Semua yang sudah dibangun harus bisa dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2022 untuk pemanfaatan.

"Berikutnya Pemeliharaan, utamakan pemeliharaan. Untuk tahun 2022, program pemeliharaan infrastruktur harus lebih menonjol," kata dia.

Basuki menilai tanggul-tanggul yang kemarin jebol atau rusak ketika bencana banjir melanda beberapa waktu lalu, kemungkinan akibat kurangnya pemeliharaan.

"Program pemeliharaan harus diutamakan pada tahun depan," tegas dia.

Basuki juga berpesan jika pembangunan infrastruktur diperkirakan tidak selesai pada 2023 atau 2024, maka harus dibatalkan dan jangan dilakukan pembangunan.

"Dengan demikian kita tidak ingin meninggalkan isu-isu pembangunan bagi kabinet yang akan datang. Jadi jangan ada isu-isu yang kurang baik. Semua harus sudah siap ke sana arahnya," kata Basuki.

Dia juga menambahkan Kementerian PUPR sudah menyiapkan semua pembangunan infrastruktur bisa dimanfaatkan dan diberikan secara baik kepada masyarakat untuk ke depannya.

Ia menginginkan agar semua persiapan pembangunan infrastruktur harus tuntas dan soft landing pada tahun 2024.

"Untuk tahun 2022, saya ingin tujuannya nanti pada tahun 2024 semua sudah soft landing untuk pembangunan infrastruktur yang kita lakukan selama ini. Terlebih lagi PUPR selama hampir 10 tahun ini sudah lebih baik dan siap untuk dimanfaatkan," ujar Basuki.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kata Basuki, pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 harus mulai direncanakan dari sekarang.