Sri Mulyani Beberkan Modus Korupsi Saat Pandemi Covid-19

Modus ini bisa muncul karena risiko penggunaan instrumen keuangan negara, termasuk APBN dalam penanganan pandemi Covid-29 dan memulihkan perekonomian.

"Seluruh upaya yang dilakukan dengan menggunakan keuangan negara maupun peraturan-peraturan, bisa saja disalahgunakan, dan memunculkan tindakan-tindakan kriminal atau fraud," kata Sri Mulyani dalam acara Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara daring, Selasa (13/4/2021).

Sri Mulyani mengatakan, modus-modus itu bisa dicegah dengan sinergi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain.

Sinergi diperluas bersama aparat penegak hukum, termasuk KPK maupun aparat pengawas internal di masing-masing kementerian/lembaga.

"Berbagai tindakan seperti penggunaan data fiktif, duplikasi data dari penerima bantuan sosial, maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan kita minimalkan," sebut Sri Mulyani.

Bendahara Negara yang kerap disapa Ani ini menyebutkan, tindakan korupsi yang dilakukan saat pandemi Covid-19 dikategorikan dalam kejahatan yang luar biasa.

Sebab, masa pandemi Covid-19 adalah kondisi kegentingan yang memaksa (extraordinary).

"Jadi mereka yang melakukan kejahatan dalam kondisi kegentingan yang memaksa atau extraordinary berarti melakukan juga extraordinary crime," tutur Ani.

Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan. Pemerintah perlu membangun sistem antikorupsi secara komprehensif.

Pembangunan sistem akan menentukan suatu negara bisa meneruskan perjalanan menjadi bangsa yang berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki kesejahteraan yang adil.

"Pemangku kepentingan memiliki andil yang penting di dalam pendidikan antikorupsi, membangun sebuah integritas, kejujuran, membangun sistem yang bisa mendeteksi secara dini akan perlakuan koruptif yang dilakukan oleh siapa saja," tandas Ani.

Sementara itu, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya sudah menerapkan berbagai kebijakan pencegahan korupsi baik di sisi penerimaan maupun belanja negara.

Dari sisi penerimaan, Kemenkeu mengawal dan mengembangkan berbagai aksi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.

Misalnya saja, mengintegrasikan kuota impor dengan memanfaatkan data importasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Pun meningkatkan pengawasan kegiatan importasi serta kepatuhannya.

Pihaknya melakukan reformasi di bidang logistik nasional agar kinerja sistem logistik Indonesia terkelola secara baik, di dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak, Kemenkeu memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak.

"Kementerian Keuangan telah meningkatkan validitas wajib bayar penerimaan negara bukan pajak, mineral, batubara, atau PNBP minerba. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor minerba," sebut dia.