Survei Sebut 18 Juta Orang Nekat Mudik, Ini Daerah Tujuan Terbanyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengungkapkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan yang menunjukkan bahwa sebanyak 18 juta orang.

Jumlah itu yakni sekitar 7 persen dari masyarakat yang akan tetap mudik meski ada kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 atau Idul Fitri 1442 Hijriah.

Budi Karya menjelaskan dalam survei tersebut terungkap bahwa jika tidak ada larangan mudik, sebanyak 33 persen masyarakat akan mudik. Kemudian, jumlahnya menurun ketika ada opsi larangan menjadi sebanyak 11 persen.

"Setelah dilakukan pelarangan, turun jadi 7 persen," terang Budi Karya dilansir dari Antara, Kamis (6/5/2021).

"Itu pun cukup banyak yaitu 18 juta. Kita, satgas, selalu ingin melakukan upaya-upaya sosialisasi tiada henti agar yang 7 persen ini turun menjadi jumlah yang lebih sedikit sehingga kita bisa me-manage dan polisi bisa melakukan penyekatan dengan berwibawa tapi humanis," kata dia lagi.

Budi Karya juga mengungkapkan hasil survei menunjukkan bahwa daerah tujuan utama di antaranya Jawa Tengah (lebih dari 30 persen), Jawa Barat (lebih dari 20 persen), disusul kemudian Jawa Timur, Banten, Lampung hingga Sumatera Selatan.

"Mereka rata-rata menggunakan angkutan mobil paling banyak, setelah itu motor. Berarti para gubernur harus melakukan koordinasi dengan baik," ujar Budi Karya.

Survei tersebut, lanjut Budi, juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan pemudik untuk melakukan mudik sebelum masa pelarangan.

"Kami harapkan di masa tidak ada larangan pun, saudara-saudara kita tidak melakukan mudik. Dan di masa pelarangan juga bisa melaksanakan dengan baik (dengan tidak mudik)," kata Budi Karya.

Budi Karya mengungkapkan, pemerintah akan terus menjaga kolaborasi bersama Korlantas, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder agar menjalankan operasi di lapangan dengan tegas namun tetap humanis.

"Kami tetap mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik agar tujuan kita untuk tetap menjaga penyebaran Covid-19 tercapai," kata Budi Karya.

Survei Litbang Kompas

Banyak masyarakat menilai penyekatan tidak efektif menghalau pemudik. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas.

Survei ini dilakukan terhadap 520 responden yang berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan pendapat dilakukan sepanjang 13-15 Maret 2021.

Salah satu survei menunjukkan penilaian responden terhadap penyekatan jalur antar kota/provinsi untuk melarang pergerakan kendaraan umum atau pribadi sebagai moda transportasi untuk mudik.

Hasilnya 3,5 persen responden menyatakan sangat efektif dan 44 persen merasa efektif. Sementara 40,2 persen responden merasa tidak efektif, 1,9 persen menilai sangat tidak efektif, dan sisanya 10,4 persen tidak tahu.

Peneliti Litbang Kompas Eren Masyukrilla mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan dari hasil survei ini adalah ternyata cukup besar pula persentase penilaian masyarakat terkait penyekatan jalan yang merasa tak efektif.

"Hal yang juga menjadi sorotan dan dinilai tidak efektif adalah penyekatan, yang saat ini juga sedang masif dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kemenhub di banyak ruas jalur dan perbatasan antar wilayah," ujar Eren dalam diskusi virtual.

Penilaian masyarakat tersebut berdasarkan realisasi penerapan larangan mudik di tahun lalu. Di mana penyekatan atau pemeriksaan pada titik dan waktu tertentu tidak berjalan dengan optimal.

Misalnya pengawasan di malam hari yang lebih longgar dibandingkan pagi dan siang hari. Selain itu, dalam kondisi hujan pengawasan juga menjadi tidak ketat oleh para petugas.

Hal itu menjadi celah bagi banyak masyarakat yang nekat mudik tetap lolos meski pada periode penerapan kebijakan pelarangan.

"Itu menjadi celah kebocoran dari pemudik tahun lalu, yang bisa melewati posko-posko pemeriksanaan, karena memang tidak ada yang jaga. Nah ini mengapa dinilai (penyekatan) tidak efektif," jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Eren, perlu komitmen para petugas untuk konsisten menjaga titik penyekatan dan melakukan pemeriksaan agar penerapan kebijkan bisa optimal.

Selain itu, perlu juga upaya untuk mengantisipasi jalur-jalur alternatif atau jalur tikus yang kerap kali digunakan masyarakat yang nekat mudik untuk menghindari pengawasan.

"Kalau memang mau lakukan penyekatan, mau penindakan tegas terhadap arus lalu lintas di perbatasan antar kota, memang perlu dilakukan secara terus-menerus, dalam artian tidak boleh berikan celah kepada pelaku mudik, nah itu baru akan optimal," pungkas Eren.