Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Menakar Untung Rugi GoTo bagi Ekonomi Nasional

Tokopedia sebagai startup unicorn dari Indonesia, sementara Gojek menyandang predikat yang lebih mentereng sebagai decacorn, sudah pasti mampu melipatgandakan nilai valuasi dan meningkatkan penguasaan market ekonomi Indonesia.

Dengan total transaksi lebih dari 1,8 miliar pada tahun 2020, lebih dari 2 juta mitra driver, lebih dari 11 juta mitra usaha (merchant), dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan (Monthly Active User/MAU), terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa mencapai lebih dari 22 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 314 triliun (Kurs Rp 14.282 per dollar AS).

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan, kalau dibandingkan data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, GoTo diperkirakan bakal memberikan kontribusi sekitar 2 persen.

“Layanan GoTo ini tentunya akan memberikan beberapa keuntungan untuk ekonomi nasional dalam beberapa hal, seperti digitalisasi ekonomi, kemudahan konsumen, dan keuntungan secara nasional,” ungkap Ajib dalam siaran pers, Selasa (18/5/2021).

Ajib menilai, digitalisasi ekonomi dan kemudahan bagi konsumen memberikan harga terbaik buat konsumen dan seluruh masyarakat Indonesia atas kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan. Persaingan menjadi sangat bebas dari sisi produsen.

“Efek selanjutnya adalah menjadi bagian instrumen yang bisa menekan inflasi. Karena persaingan terjadi secara sempurna untuk seluruh pelaku ekonomi,” jelas dia.

Sementara itu, keuntungan secara nasional adalah potensi penerimaan pajak yang bisa ditingkatkan dengan pengawasan tax compliance seluruh pelaku ekonomi yang masuk dalam ekosistem bisnis GoTo.

Produsen akan diketahui omzetnya, dan di sisi lain, konsumen akan diketahui kemampuan belanjanya, sehingga bisa diukur berapa penghasilan normal per bulannya. Digitalisasi menjadi alat bagi negara untuk mempermudah pengawasan.

“Tetapi, hal ini dengan catatan, tax officer mengeluarkan regulasi bersifat mandatory untuk membuat koneksi database GoTo dengan sistem perpajakan Indonesia,” tambah dia.

Ia menilai, kisaran tax ratio sebesar 8 persen pada tahun 2020 akan terdongkrak pada tahun-tahun mendatang berkat merger dua perusahaan besar ini.

Namun tak hanya dari sisi positif saja, sisi negatif juga harus diwaspadai dalam proses bisnis ini. Ia menuturkan, kesiapan UKM di Indonesia tentunya menjadi tolak ukur dalam kesuksesan GoTo.

“Karena UKM di Indonesia menghadapi beberapa masalah mendasar, diantaranya rendahnya produktivitas dan tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) karena proses ekonomi yang tidak efisien,” sebut dia.



Kemudian, hal yang perlu diwaspadai adalah kepemilikan mayoritas dalam struktur bisnis GoTo. Ajib menilai, sebagai perusahaan yang menjadi representasi Indonesia, dengan para founders yang dimiliki adalah orang Indonesia, apakah pemegang saham mayoritas juga masih orang-orang Indonesia?

“Secara bisnis, ini akan menentukan mengalirnya arus uang yang menjadi keuntungan atas siklus ekonomi di ekosistem bisnis ini, apakah akan tetap mengalir di dalam negeri, atau justru mempermulus aliran uang ke luar negeri,” jelas dia.

Ajib mengatakan, dengan infrastruktur BUMN serta kewenangan regulasi yang dimiliki, pemerintah bisa mengakselerasi pembuatan digital platform yang bisa menjadi penyeimbang. Karena pada dasarnya, tujuan dari BUMN, selain financially profit, juga untuk social welfare.

“Pemerintah bisa memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional,” tegas dia.

https://money.kompas.com/read/2021/05/18/130500526/menakar-untung-rugi-goto-bagi-ekonomi-nasional

Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Whats New
Genjot Produksi, Pupuk Indonesia Grup Amankan Pasokan Gas dari 5 Perusahaan Migas

Genjot Produksi, Pupuk Indonesia Grup Amankan Pasokan Gas dari 5 Perusahaan Migas

Whats New
Viral 1 Penduduk RI Tanggung Utang Pemerintah Rp 28 Juta, Ini Kata Kemenkeu

Viral 1 Penduduk RI Tanggung Utang Pemerintah Rp 28 Juta, Ini Kata Kemenkeu

Whats New
Gojek Klaim Pengguna Layanan GoCorp Tumbuh 3 Kali Lipat Dibanding 2022

Gojek Klaim Pengguna Layanan GoCorp Tumbuh 3 Kali Lipat Dibanding 2022

Whats New
Perluas Jaringan dan Layanan, BRI Insurance Hadir di Bengkulu

Perluas Jaringan dan Layanan, BRI Insurance Hadir di Bengkulu

Whats New
United Bike Berencana IPO untuk Perluas Bisnis, Ini Bocorannya

United Bike Berencana IPO untuk Perluas Bisnis, Ini Bocorannya

Whats New
Subholding Gas Pertamina Kembangkan Dua Proyek LNG di Berau dan Sumenep

Subholding Gas Pertamina Kembangkan Dua Proyek LNG di Berau dan Sumenep

Whats New
Cerita Jokowi, Dulu 'Dicuekin' Saat Tawarkan IKN ke Calon Investor, Sekarang Pada Minta...

Cerita Jokowi, Dulu "Dicuekin" Saat Tawarkan IKN ke Calon Investor, Sekarang Pada Minta...

Whats New
Lazada Logistics-Aizen Kerja Sama Pembiayaan Kendaraan Listrik di RI

Lazada Logistics-Aizen Kerja Sama Pembiayaan Kendaraan Listrik di RI

Whats New
Promosi dari Traveloka Mampu Tingkatkan Jumlah Kunjungan ke Destinasi Jarang Dikunjungi

Promosi dari Traveloka Mampu Tingkatkan Jumlah Kunjungan ke Destinasi Jarang Dikunjungi

Whats New
UMKM Binaan BTN Perkenalkan Produk di China

UMKM Binaan BTN Perkenalkan Produk di China

Whats New
Kelakar Jokowi: Mana Mungkin Aguan Cs Mau Investasi Rp 20 Triliun di IKN Kalau Tak 'Cuan'

Kelakar Jokowi: Mana Mungkin Aguan Cs Mau Investasi Rp 20 Triliun di IKN Kalau Tak "Cuan"

Whats New
Soal 'Predatory Pricing', Menkominfo: Saya Sudah Tanya ke TikTok

Soal "Predatory Pricing", Menkominfo: Saya Sudah Tanya ke TikTok

Whats New
Kementan Gelar Jalan Sehat dan Minum Herbal dengan Peserta Terbanyak, Pecahkan Rekor Dunia

Kementan Gelar Jalan Sehat dan Minum Herbal dengan Peserta Terbanyak, Pecahkan Rekor Dunia

Whats New
Di Hadapan Menkop Teten, Pengusaha RI Bongkar Skandal Barang Impor Ilegal di E-commerce dan Social Commerce

Di Hadapan Menkop Teten, Pengusaha RI Bongkar Skandal Barang Impor Ilegal di E-commerce dan Social Commerce

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke