Salin Artikel

Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Dari jumlah 1.860 laporan, 1.150 pengaduan THR merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.

"Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih terus kita periksa kelengkapan datanya," kata Menyeri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers, Selasa (18/5/2021).

Hingga saat ini, Posko THR masih memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2021.

"Sebagai bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh memperoleh THR dibayar sesuai ketentuan yang ada, Posko THR masih membuka pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR, hingga Kamis, 20 Mei 2021," ujar Ida.

Ida mengungkapkan, setelah menerima aduan, Kemenaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut.

Tahap berikutnya akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan rekomendasi berupa sanksi.

"Sekitar 30 hari untuk penyelesaian. Untuk hal ini, Kemnaker memberikan apresiasi kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses secara cepat aduan, sehingga tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu maksimal," unggkap Ida.


Adapun lima topik konsultasi yang diadukan ke Posko THR 2021 yakni THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi, dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi online).

Ada juga lima isu yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19.

"Dari pengaduan tersebut, Kemenaker telah melakukan verifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait untuk menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," kata Ida.

Bagi pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

https://money.kompas.com/read/2021/05/18/213100326/kemenaker-baru-tindaklanjuti-444-pengaduan-terkait-pembayaran-thr

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akuisisi Rampung, Bank Mayora Jadi 'Senjata' BNI dalam Persaingan Bank Digital

Akuisisi Rampung, Bank Mayora Jadi "Senjata" BNI dalam Persaingan Bank Digital

Whats New
LPS Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Syaratnya

LPS Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Syaratnya

Work Smart
Justika: Aksesibilitas Bantuan Hukum Inklusif Masyarakat Indonesia

Justika: Aksesibilitas Bantuan Hukum Inklusif Masyarakat Indonesia

Whats New
Tangani Masalah Sampah yang Tak Kunjung Usai, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Tangani Masalah Sampah yang Tak Kunjung Usai, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat di Akhir Pekan

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat di Akhir Pekan

Whats New
Siap-siap, BUMN Bakal Tambah 2.300 Lowongan Kerja

Siap-siap, BUMN Bakal Tambah 2.300 Lowongan Kerja

Work Smart
Tantangan Penerapan Edge Computing dan Strategi Perusahaan dalam Transisi Digital

Tantangan Penerapan Edge Computing dan Strategi Perusahaan dalam Transisi Digital

Rilis
Kemenperin Percepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Kemenperin Percepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Whats New
Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Whats New
Mencari Rezeki Tanpa Polusi dengan Sunyi Bunyi Motor Listrik

Mencari Rezeki Tanpa Polusi dengan Sunyi Bunyi Motor Listrik

Whats New
Bantu Akses Kesehatan Warga Tapsel, Agincourt Bangun Fasilitas Tambahan RS Bhayangkara

Bantu Akses Kesehatan Warga Tapsel, Agincourt Bangun Fasilitas Tambahan RS Bhayangkara

Rilis
Menkop UKM: Kewenangan Saya Terbatas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

Menkop UKM: Kewenangan Saya Terbatas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

Whats New
Kemenaker: Pekerjaan yang Bersifat Rutin dan Terprediksi Rentan Terkena Otomasi

Kemenaker: Pekerjaan yang Bersifat Rutin dan Terprediksi Rentan Terkena Otomasi

Rilis
Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Whats New
Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.