Sri Mulyani: Bangka Belitung hingga Bangkalan Jadi Daerah Paling Boros Belanja Pegawai

Belanja pegawai yang cukup tinggi di beberapa daerah membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang digemakan pemerintah pusat tidak maksimal. Asal tahu saja, rasio transfer ke daerah kini mencapai 1/3 dari APBN sejak desentralisasi fiskal dilakukan.

"Sebelum ada desentralisasi dan otonomi daerah, TKDD hanya Rp 33 triliun, kemudian dengan adanya TKDD melonjak 3 kali lipat menjadi Rp 93 triliun dan transfer ke daerah dana desa itu mencapai di atas Rp 790 triliun. Efektifitasnya bergantung pada daerah," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021).

Sri Mulyani merinci, rata-rata belanja pegawai di tingkat provinsi mencapai 27 persen. Belanja pegawai di 14 provinsi sudah lebih rendah dari rata-rata, namun mayoritas masih di atas rata-rata sebesar 27,6 persen.

Bendahara negara itu lantas menyebut Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi dengan belanja pegawai tertinggi mencapai 36 persen. Sedangkan Jawa Barat menjadi yang terendah, yakni 21,4 persen.

"Bangka belitung itu 35 persen APBD-nya hanya untuk pegawai," tutur Sri Mulyani.

Di tingkat Kabupaten, rata-rata belanja pegawai untuk membayar gaji mencapai 35,3 persen. Tercatat 189 Pemda sudah lebih rendah, namun ada 30 Pemda yang masih di atas rata-rata.

Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menjadi kabupaten dengan belanja pegawai paling tinggi.

"Kabupaten Berau paling rendah 22 persen. Tapi ada 30 Pemda yg di atas itu, 50 persen di Kabupaten Bangkalan," ungkap dia.

Sementara di tingkat kota, rata-rata belanja pegawai mencapai 35,7 persen. Kota Blitar, Jawa Timur menjadi yang paling rendah dengan persentase 27 persen.

Tapi Kota Pematang Siantar, Medan, menjadi kota dengan belanja pegawai paling tinggi.

"Bahkan kota Siantar itu 47,63 persen APBD hanya untuk pegawai. Kalau belanja habis untuk pegawai, berarti untuk infrastruktur jadi lebih rendah," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengimbau daerah dengan belanja pegawai paling tinggi segera mengalihkan anggaran ke belanja produktif dan belanja modal.

Pasalnya, tingkat kemiskinan, angka partisipasi murni (APM), angka imunisasi, hingga angka kelayakan air minum antardaerah masih sangat lebar.

Imunisasi misalnya, wilayah Salatiga sudah mencapai 81 persen, tapi di Kabupaten Puncak, Papua, kurang dari 1 persen. Bahkan Aceh Utara hanya 2,1 persen. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Yogyakarta sudah 86 persen, namun di Nduga, Papua, hanya 30 persen.

"Capaian output walaupun kesenjangan antar daerah menurun, tapi kita lihat berapa output masih sangat tinggi. Ada daerah dari sisi pendidikan, angka partisipasi murni, air minum layak, imunisasi, IPM, penduduk miskin, kita lihat hasilnya ada yang sangat bagus, ada yang masih sangat tertinggal," pungkas Sri Mulyani.