Belajar dari Krisis Ekonomi 2008, BI Tekankan Pentingnya Kebijakan Makroprudensial

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya kebijakan makroprudensial bagi bank sentral di seluruh negara untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dari krisis perekonomian.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, semula bank sentral hanya mengadopsi kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran dalam pelaksanaannya.

Namun, krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada 2008, memperlihatkan adanya kesinambungan antar sektor perekonomian, yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik.

“Krisis sglobal di 2008-2009 lalu itu menyadarkan kita semua ada 1 lagi perkembangan kebijakan yang banyak di adopt oleh bank sentral seluruh dunia, termasuk di Indonesia yaitu kebijakan makroprudensial,” tutur Destry dalam peluncuran buku 'Kebijakan Makroprudensial di Indonesia', Jumat (28/5/2021).

Kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan itu dinilai lebih baik dibanding kebijakan moneter konvensional yang hanya berfokus kepada stabilitas ekonomi makro dan stabilitas harga.

“Hal ini tentu saja tidak cukup memadai, khususnya pada saat kondisi dimana saat ini hubungan antara sektor keuangan, pembayaran, fintech, dan sektor riil semakin erat dan kompleks,” ujar Destry.

Pentingnya peranan kebijakan makroprudensial terlihat pada periode pandemi Covid-19 yang telah merebak sejak awal tahun lalu.

Destry menyebutkan, kebijakan ini mampu mencegah dampak sistemik terhadap sistem keuangan nasional, meskipun pandemi memberikan pukulan telak terhadap perekonomian.

“Di era pandemi ini, sejak tahun 2020 makroprudensial menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi,” kata dia.

Destry menekankan, BI akan terus melakukan bauran kebijakan meliputi kebijakan moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan.