Hingga 18 Juni, Realisasi PEN Capai Rp 226,63 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran ditujukan untuk 5 sektor prioritas sehingga menahan kontraksi ekonomi akibat Covid-19.

"Sampai 18 Juni 2021 pelaksanaannya sudah 32,4 persen atau Rp 226,63 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (21/6/2021).

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menyebut, realisasi di sektor kesehatan sudah mencapai Rp 39,55 triliun. Besarannya setara 22,9 persen dari pagu Rp 172,84 triliun.

Anggaran digunakan untuk mendukung diagnostik testing dan tracing, biaya perawatan untuk 206.000 pasien, insentif tenaga medis, santunan kematian, serta obat dan APD.

"Ada bantuan iuran JKN, belanja penanganan Covid-19, sarana prasarana alat kesehatan, insentif perpajakan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19, serta PPN dan bea masuk untuk penanganan Covid-19," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi perlindungan sosial mencapai Rp 64,9 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp 148,27 triliun.

Bantuan diberikan untuk PKH 9,9 juta KPM, Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM, BST untuk 10 juta KPM, BLT Desa untuk 4,13 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,77 juta orang, dan bantuan kuota internet untuk 27,67 juta pelajar dan tenaga didik.

"Ini bansos yang sudah well-establish tentu mengikuti perbaikan data targeting yang diperbaiki terus oleh Kemensos," jelas wanita yang akrab disapa Ani ini.

Kemudian, dukungan UMKM dan korporasi sudah mencapai Rp 48,05 triliun atau 24,8 persen dari pagu Rp 193,74 triliun, program prioritas Rp 38,10 triliun atau 29,8 persen dari pagu Rp 127,85 triliun, dan insentif usaha Rp 36,02 triliun atau 63,5 persen dari pagu Rp 56,73 triliun.

"Dukungan UMKM terutama untuk membantu sektor mikro dan pengusaha kecil, serta membayar IJP penjaminan bagi kredit modal kerja. Kita juga masih menempatkan dana di berbagai perbankan dan mendorong kredit," pungkas Sri Mulyani.