13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Saat ini insentif tersebut baru dinikmati 7 sektor industri yakni sektor industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Gas bersubsidi untuk industri ini resmi diterapkan pada April 2020 lalu.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Fridy Juwono mengatakan, usulan dari para pengusaha ini pun telah disampaikan pihaknya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Dengan berlakunya ini memang juga ada permintaan dari teman-teman lain (pengusaha), perlu adanya keadilan untuk energi ini dan kita tidak bisa hanya untuk 7 sektor industri, bagaimana sektor industri yang lain? Maka ini kami sudah ajukan untuk industri di luar 7 sektor itu bisa dapat menikmati gas harga 6 dollar AS ini," ujarnya dalam webinar Indonesian Gas Society, Kamis (24/6/2021).

Ia menjelaskan, sebanyak 13 sektor industri lainnya yang telah mengusulkan untuk mendapatkan gas dengan harga khusus ini.

Terdiri dari industri ban, makanan dan minuman, pulp dan kertas, logam, permesinan, otomotif, karet rumah (crumb rubber), refraktori, elektronika, plastik fleksibel (lembaran), farmasi, semen, dan asam amino.

Adapun jumlah perusahaan dari 13 sektor tersebut terdiri dari 80 perusahaan dengan sebanyak 104 kontrak dan volume maksimal 169,64114 BBTUD.

Sedangkan pada 7 sektor industri yang sudah menikmati gas 6 dollar AS per MMBTU, mencakup 102 perusahaan dengan sebanyak 131 kontrak dan volume maksimal 136,505 BBTUD.

Bila usulan perluasan ini disetujui, maka akan ada 182 perusahaan dengan jumlah kontrak 235 dan volume maksimal 306,14614 BBTU, yang bisa menikmati gas seharga 6 dollar AS per MMBTU.

"Penambahan volume ini hanya berkitar 25 persen dari volume harga gas bumi terntu yang telah diberikan sebesar 1.199 BBTUD kepada 176 perusahaan pada tahun 2020," jelas Fridy.

Penyerapan gas 

Di sisi lain, Fridy mengakui serapan gas bumi oleh industri belum optimal meski harganya telah dipangkas menjadi 6 dollar AS per MMBTU.

Pada Juni 2020, insentif ini penerapannya baru dilakukan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Bagian Selatan. Kemudian implementasi secara luas baru bisa dilaksanakan pada Agustus 2020.

Pada 2020 realisasinya hanya sebesar 928,17 BBTU atau 77,36 persen dari alokasi 1.199,81 BBTUD. Sementara di 2021 realisasinya cukup meningkat, hingga April 2021 sudah sebesar 954,76 BBTUD atau mencapai 79,63 persen dari alokasi.

Menurutnya, kondisi serapan tersebut terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19 yang memang mengganggu aktivitas industri.

"Alokasi 1.199 BBTUD itu dialokasikan saat kondisi normal, tapi 2020 kan tidak normal karena pandemi, tetapi alhamdullilah sudah tercapai 77 persen dan 2021 sudah 79 persen, artinya akan meningkat penyerapan ini," ungkap dia.

Meski demikian, Fridy menilai, kebijakan harga gas bagi industri ini telah memberikan dampak yang positif, lantaran utilitas produksi menjadi meningkat. Seperti yang terjadi pada industri kaca, keramik, dan baja.

Kemudian terjadi peningkatan ekspor komoditas oleokimia mencapai 26 persen di 2020, serta di tahun yang sama ekspor produk keramik naik mencapai 25 persen.

Selain itu meminimalisir pemutusan hubungan kerja, sebab berdasarkan data yang masuk ke Kemenperin, perusahaan dari 7 sektor itu sebagian besar mengurangi karyawannya karena faktor alamiah seperti pensiun atau resign.

Insentif ini juga dilaporkan mengurangi beban subsidi pupuk. Turunnya harga gas membuat pabrik-pabrik pupuk mengurangi HPP pupuk subsidi, sehingga turut mengurangi angka subsidi pupuk yang harus dikeluarkan negara.

Tak hanya itu, kebijakan ini meningkatkan kepercayaan industri untuk berinvestasi. Saat ini sebanyak 29 perusahaan yang telah menikmati fasilitas gas industri tersebut memperluas bisnisnya dengan tercatat ada 53 proyek bernilai investasi Rp 191 triliun.

"Artinya dengan harga gas 6 dollar AS itu, selain tingkatkan utilitas, tetapi juga mereka langsung lakukan rencana investasi baru, karena produk-produknya sudah mampu bersaing," pungkas Fridy.