Kementan Raih WTP, Mentan SYL: Kami Ada di Jalan yang Benar

KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (25/6/2021).

Penghargaan ini diberikan setelah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat yang diterbitkan pada 31 Mei 2021.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, penghargaan itu diberikan BPK tepat setelah setiap lembaga atau kementerian melewati pemeriksaan yang cukup panjang.

Pemeriksaan dilakukan lewat empat kriteria utama, yakni kesesuaian atas standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan pemerintah, kepatuhan terhadap undang-undang, dan sistem pengendalian intern.

“Dari hasil pemeriksaan orang-orang profesional itu, maka kami menyimpulkan WTP layak diberikan (salah satunya kepada Kementan),” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kompas.com, Jumat.

Merespons pemberian WTP itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BPK.

Menurut dia, WTP yang diterima Kementan secara berturut-turut tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras jajarannya sudah berada di jalur yang benar.

“WTP itu indikatornya terletak pada ketaatan pada aturan, tidak ada kerugian negara, dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi. Untuk itu, saya rasa ini menjadi kebanggan, karena WTP yang terus kami peroleh itu menjadi tanda bahwa kami sudah berada di jalan yang benar,” katanya.

Hal tersebut disampaikan SYL sesaat setelah mengikuti acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020 yang digelar secara virtual, Jumat.

Meski mendapatkan WTP berturut-turut, SYL mengingatkan jajarannya untuk bisa bekerja keras dengan lebih baik lagi. Salah satu aksi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi untuk kesejahteraan petani.

“Saya kira WTP ini baik secara administrasi maupun program, karena sudah berjalan beriringan dan bermuara pada kesejahteraan petani. Karena itu, kami jajaran pertanian akan terus melakukan kerja sebagaimana yang ditentukan dan memperbaiki tata kelola dengan sistem digital,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, mengatakan, penghargaan WTP harus disikapi dengan bijak.

Ia meminta setiap lembaga atau kementerian untuk selalu memastikan agar setiap rupiah yang diberikan bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, agar meminta rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti atau diselesaikan. Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, karena kita selalu ingin mempergunakan yang rakyat dengan sebaik-baiknya,” ucap Jokowi.

Pengeololaan sebaik-baiknya itu, sambung dia, dilakukan dengan metode transparan dan akuntabel dengan terus memperbaiki kualitas belanja secara tepat sasaran.

Di samping berpesan kepada para kepala lembaga atau kementerian untuk selalu amanah, Jokowi tidak lupa mengapresiasi kinerja BPK yang bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu.

“Apalagi penghargaan ini diberikan di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah pusat terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan,” sebut dia.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan agar pemerintah bisa memperhatikan semua rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

“Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilakukan secara responsif dengan mendukung kebijakan counter cyclical, dan melalui akselerasi pemulihan sosial ekonomi yang dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur,” ujarnya.