Cara Cek Penerima BST dan PKH di cekbansos.kemensos.go.id

Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakatan (PPKM) darurat per 13 Juli hingga 20 Juli 2020. Kebijakan yang mulanya berlangsung untuk wilayah Jawa-Bali tersebut kini diperluas ke 15 daerah di luar Jawa dan Bali.

Bagi masyarakat yang menerima PKH dan BST bisa mengecek di laman cekbansos.kemensos.go.id mengenai status pencairan bantuan sosial tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, selain mendapatkan bantuan berupa uang tunai, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga akan menerima bantuan dalam bentuk beras masing-masing sebesar 10 kg.

"Dukungan APBN pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat yakni mempersiapkan bantuan beras dari Bulog sebesar 10 kg diberikan ke 10 juga KPM yang menerima PKH dan 10 juta yang menerima BST," ujar Airlangga ketika memberikan keterangan pers PPKM darurat, Jumat (9/7/2021).

Pemerintah akan membayarkan bansos tunai untuk periode Mei-Juni pada bulan Juli ini.
BST tersebut akan dibayar secara rapel dengan nominal sebesar Rp 600.000.

Penyaluran BST akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan PKH disalurkan melalui himpunan bank-bank negara (Himbara).

Sementara untuk PKH, setiap KPM menerima besaran bantuan yang berbeda tergantung dengan komposisi anggota keluarga. Seperti bagi keluarga dengan ibu hamil dan anak usia dini akan mendapatkan Rp 3 juta.

Untuk keluarga yang memiliki anak SD maka dia dapat bantuan sebesar Rp 900.000, untuk anak yang sudah SMP dapat Rp 1,5 juta, dan untuk anak yang sudah SMA dapat Rp 2 juta.

Sedangkan keluarga yang memiliki anggota disabilitas atau lansia akan mendapatkan Rp 2,4 juta.

Berikut adalah cara cek penerima BST dan PKH di cekbansos.kemensos.go.id:

Untuk diketahui, kriteria bagi masyarakat penerima bansos tunai yakni sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi.

Untuk memperpanjang masa pencairan bansos darurat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,1 triliun.

Sementara untuk PKH, pemerintah telah menganggarkan Rp 28,31 triliun untuk sepanjang tahun 2021 dengan target penerima 10 juta KPM. Sementara itu realisasi hingga akhir Juni 2021 baru mencapai Rp 13,96 triliun dengan 9,9 juta KPM.

Secara rinci penyaluran PKH pada kuartal I-2021 sebesar Rp 6,83 triliun dengan 9,67 KPM, kemudian nilai penyaluran di kuartal II-2021 mencapai Rp 7,13 triliun ke 9,9 juta KPM.