Salin Artikel

Atasi Penghambat Iklim Investasi, Ini yang Dilakukan Menteri ATR Sofyan Djalil

Hal itu dengan sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja serta regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian ATR.

"Setelah keluarnya Undang-undang Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksanaannya, saya bisa katakan bahwa iklim investasi di bidang properti, hambatan-hambatan yang ada selama ini, telah diatasi oleh pemerintah," katanya dalam Investor Daily Summit 2021 secara virtual, Rabu (14/7/2021).

"Di tempat kami, telah mengeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Cipta Kerja, beberapa peraturan pemerintah dan juga beberapa aturan Menteri ATR," tambah Sofyan.

Salah satu hambatan yang mulai diatasi tersebut salah satunya perdagangan lisensi tanah. Regulasi yang mengatur lisensi tanah itu pun termaktub di dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar.

"Ini tujuannya juga seperti kita tahu bahwa selama ini banyak sekali orang dagang izin. Kemudian didagangkan buat usaha. Apakah izin perkebunan, izin pertambangan, dan beragam izin lisensi lain," ujarnya.

Masalah perdagangan lisensi tanah, menurut Menteri ATR, sangat mengganggu iklim investasi di sektor properti.

"Dari PP ini, kita akan tertibkan nanti lisensi yang diperdagangkan akan dibatalkan dengan syarat-syarat tertentu," ujar Sofyan.

Hambatan berikutnya lanjut Sofyan, terkait penataan ruang. Menurut dia, penataan ruang juga menjadi salah satu masalah. Pasalnya, setiap persoalan tata ruang yang dikerap dibahas oleh pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun bupati dipersulit oleh DPRD.

Nantinya, dengan PP turunan UU Cipta Kerja maka persoalan tata ruang tidak lagi menjadi kewenangan DPRD. Melainkan keputusan Menteri ATR, gubernur, wali kota, ataupun bupati.

"Selama ini yang menjadi kendala terutama tata ruang itu disandera oleh pemerintah daerah. Karena tidak tercapai kesepakatan politik antara pemda dengan DPRD-nya, antara bupati dengan DPRD-nya, atau wali kota dengan DPRD-nya sehingga draft tata ruang yang telah mendapat persetujuan substansi bisa bertahun-tahun tidak disahkan. Oleh Undang-undang Cipta Kerja diberikan kewenangan pengesahan kepada menteri," ungkap dia.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan empat PP turunan UU Cipta Kerja, antara lain PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, serta PP Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.


Per 31 Mei 2021, Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional dengan capaian 28,84 persen. Diantaranya Peta Dasar Pertanahan, Peta Tematik Pertanahan dan Ruang, Peta Bidang Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah, Redistribusi Tanah, Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4).

Kemudian, Peta Zona Nilai Tanah, Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terlantar, Data Pengendalian HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian, dan Penanganan Sengketa, Perkara, Konflik dan Kejahatan Pertanahan.

Kementerian ATR/BPN memprioritaskan beberapa program yakni percepatan rencana tata ruang tingkat kabupaten/kota, dan pemenuhan peta dasar pertanahan tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), manajemen asset lahan berkeadilan melalui Reforma Agraria serta proyek food estate dan pembentukan Bank Tanah.

Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga memprioritaskan beberapa program seperti pembentukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mendukung peningkatan transformasi digital.

Selain itu juga pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta digitalisasi data pertanahan.

https://money.kompas.com/read/2021/07/14/211241526/atasi-penghambat-iklim-investasi-ini-yang-dilakukan-menteri-atr-sofyan-djalil

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketapang Aquaculture Tangerang Jadi Venue Pemsea Meeting Summit 2022

Ketapang Aquaculture Tangerang Jadi Venue Pemsea Meeting Summit 2022

Whats New
Giliran Nelayan Parepare Dapat Sertifikat Kapal Gratis dari Kemenhub

Giliran Nelayan Parepare Dapat Sertifikat Kapal Gratis dari Kemenhub

Rilis
Limit Transfer BRI untuk Semua Jenis Kartu ATM

Limit Transfer BRI untuk Semua Jenis Kartu ATM

Spend Smart
Cara Mengurus Sertifikat Tanah dari Girik ke SHM di BPN dan Biayanya

Cara Mengurus Sertifikat Tanah dari Girik ke SHM di BPN dan Biayanya

Whats New
Syarat dan Cara Mengurus Surat Izin Tempat Usaha

Syarat dan Cara Mengurus Surat Izin Tempat Usaha

Smartpreneur
Cara Bayar PDAM Lewat ATM BNI dan M-Banking BNI

Cara Bayar PDAM Lewat ATM BNI dan M-Banking BNI

Spend Smart
Omicron Sebabkan 2 Pasien Meninggal, Pintu Perjalanan Luar Negeri Bakal Ditutup?

Omicron Sebabkan 2 Pasien Meninggal, Pintu Perjalanan Luar Negeri Bakal Ditutup?

Whats New
Disentil Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Janji Setor PNBP 12 Kali Lipat

Disentil Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Janji Setor PNBP 12 Kali Lipat

Whats New
Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Spend Smart
Mulai 25 Januari Ada Perbaikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tidak Ada Penutupan

Mulai 25 Januari Ada Perbaikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tidak Ada Penutupan

Whats New
Ini Nomor Aduan Jika Temukan Penimbun Minyak Goreng atau yang Jual di Atas Rp 14.000 Per Liter

Ini Nomor Aduan Jika Temukan Penimbun Minyak Goreng atau yang Jual di Atas Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
Strategi BSI Akselerasi Perbankan Syariah: Perkuat IT Hingga Tingkatkan Literasi

Strategi BSI Akselerasi Perbankan Syariah: Perkuat IT Hingga Tingkatkan Literasi

Whats New
Cara Bayar PDAM Lewat M-Banking BCA dan ATM BCA

Cara Bayar PDAM Lewat M-Banking BCA dan ATM BCA

Spend Smart
Aturan Baru PLTS Atap Terbit, Kini Pelanggan Bisa Ekspor Listrik 100 Persen ke PLN

Aturan Baru PLTS Atap Terbit, Kini Pelanggan Bisa Ekspor Listrik 100 Persen ke PLN

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.