Pemerintah Siapkan Rp 38,5 Triliun Suntik 7 BUMN buat Bangun Infrastruktur pada 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 38,5 triliun pada 2022.

Dana tersebut akan digunakan untuk menyuntik 7 badan usaha milik negara (BUMN) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Alokasi anggaran PMN tersebut menjadi bagian dari pembiayaan investasi sebesar Rp 182,3 triliun yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Mengutip dokumen Buku Nota Keuangan terkait RAPBN 2022, Senin (16/8/2021), tujuan pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yakni untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing.

Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yakni penambahan PMN kepada BUMN.

“Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman, mencakup air minum dan sanitasi, serta infratsruktur kelistrikan dan mengembangkan sistem transportasi massal dalam kota," tulis dokumen tersebut.

Secara rinci, ketujuh BUMN yang akan menerima PMN pada 2022 yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau, PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, dan Perum Perumnas.

Pada PLN dana PMN akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa.

Lalu pada Hutama Karya untuk penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan Tol Trans-Sumatera dengan target tambahan panjang 162 kilometer.

Kemudian pada Adhi Karya diperuntukkan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya-Kulonprogo, dan Yogyakarta Bawen, serta SPAM regional Karian-Serpong.

Sedangkan pada Waskita Karya digunakan untuk penyelesaian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Selain itu, SMF menggunakan suntikan PMN untuk mendukung program KPR FLPP dengan target 200.000 unit rumah MBR, dan PII untuk mendorong gearing ratio ke batas optimal sebesar 7,5 kali dalam rangka penjaminan pada proyek infrastruktur.

Serta Perum Perumnas untuk memperbaiki struktur permodalan guna melanjutkan program pengadaan 'satu juta rumah' bagi MBR.

Adapun untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, pemerintah memastikan secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan khusus untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur.

“Pemerintah melihat pembangunan infrastruktur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, karena proyek-proyek tersebut dapat mencetak lapangan pekerjaan, membuka pangsa pasar baru, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing,” demikian dikutip dokumen tersebut.