Kejar Herd Immunity, Kemenaker Tingkatkan Program Vaksinasi untuk Pekerja

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan program vaksinasi Covid-19 untuk pekerja guna mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok dan segera memasuki masa endemi.

Dia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak akan berhenti menggelar vaksinasi Covid-19 hingga mencapai 70 persen saja.

Oleh karena itu, sebut dia, Kemenaker akan berkonsentrasi sesuai tugas dan fungsinya, termasuk memastikan pekerja, calon pekerja migran indonesia (CPMI), dan calon pemagang luar negeri (CPLN) memperoleh vaksin.

“Semoga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini dapat mewujudkan pekerja atau buruh, CPMI, dan CPLN yang sehat dan produktif," katanya saat memberikan sambutan dalam acara “Vaksinasi Bersama Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan” di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Ida menegaskan, program vaksinasi Covid-19 harus selesai. Sebab, hal ini merupakan upaya dan pilihan untuk mencegah penularan Covid-19, sekaligus langkah agar herd immunity segera terbentuk.

"Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah tak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi sinergitas dari semua stakeholder. Baik di internal pemerintah maupun dengan masyarakat," lanjut Menaker Ida Fauziyah.

Ida mengungkapkan, program vaksinasi itu merupakan langkah strategis, karena sebagian dari kelompok pekerja tersebut akan melakukan mobilitas antarnegara dan memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19.

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 untuk pekerja atau buruh, CPMI, dan CPLN, bertujuan melindungi pekerja, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi keparahan penyakit atau risiko kematian, menjaga produktivitas, efisiensi perusahaan, sekaligus membantu kepastian status kesehatan para pekerja migran dan calon pemagang untuk selanjutnya bisa mengurus dokumen keberangkatan ke negara tujuan.

"Teman-teman buruh, calon pekerja migran, dan pemagang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19, maka ini menjadi salah satu prioritas dalam vaksinasi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Ida juga menyebutkan, program vaksinasi itu merupakan bentuk kolaborasi antar-stakeholder, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, dan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker selaku inisiator.

"Kolaborasi ini sangat penting, dalam upaya pemerintah mengejar target vaksinasi sekurang-kurangnya dilakukan dua juta per hari," ungkapnya.

Oleh karenanya, lanjut Ida, vaksinasi gotong royong yang digelar pemerintah dengan kelompok masyarakat merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dengan salah satu kelompok masyarakat.

"Antarinternal pemerintah mau tidak mau harus melaksanakan kolaborasi dan sinergitas. Tidak ada pilihan kecuali bersama-sama menyelesaikan pandemi Covid-19," katanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (disingkat Ditjen Binwasnaker dan K3) Kemenaker Haiyani Rumondang menambahkan, vaksinasi Covid-19 berupa AstraZeneca ditargetkan untuk 500 pekerja atau buruh, CPMI, dan CPLN selama dua hari di Kemenaker, sehingga dapat memenuhi persyaratan vaksinasi Covid-19 di negara tujuan.

"Kami berpesan secara khusus kepada para CPMI dan CPLN untuk selalu menjaga kesehatan dan dapat bekerja secara baik serta tetap mengikuti aturan dari pemerintah di negara tujuan masing-masing," kata Haiyani.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Zainudin berharap program vaksinasi pemerintah dalam rangka menuju herd immunity bisa segera terwujud.

"Khusus hari ini segmen vaksin menarik, mudah-mudahan dengan vaksin kali ini, teman-teman PMI dan CPLN semakin cepat berangkatnya, semakin lancar prosesnya dan yang penting sehat," katanya.