Kementan Klaim Produksi Pertanian Lokal Penuhi Kebutuhan Nasional dan Tekan Impor

KOMPAS.com – Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri mengatakan, tugas dan fungsi Kementan selama ini fokus menangani produktivitas dan budidaya.

Dia menuturkan, harga dan stabilisasi pangan ditangani bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Namun, Kementan juga mendorong hilirisasi produk pertanian agar memiliki nilai tambah bagi petani.

"Alhamdulillah kita sudah memenuhi target, di mana produksi beras kita selama kurang lebih 2 tahun terakhir dalam kondisi cukup dan terkendali,” ujarnya, Jumat, (27/8/2021).

Bahkan, lanjut Kuntoro, Kementan saat ini juga bisa menjaga ketersediaan 11 bahan pokok untuk kebutuhan 270 juta masyarakat Indonesia.

Kementan melaporkan, produksi beras nasional dalam dua tahun terakhir sangat menjanjikan. Hingga minggu ketiga Agustus 2021, stok beras mencapai 7,60 juta ton dengan persebaran 1,52 juta ton di penggilingan, 708.000 ton pedagang, 1,16 juta ton di Badan Urusan Logistik (Bulog) dan lainnya.

Selain tercukupinya produksi beras nasional, upaya strategis Kementan bersama para stakeholder sektor pertanian lainnya juga mulai dirasakan, salah satunya peningkatan kinerja ekspor pertanian.

Kinerja ekspor pertanian periode Januari–Juli 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami pertumbuhan positif, yakni 8,72 persen year on year (YoY). Total ekspor secara keseluruhan dari Januari hingga Juli 2021 mencapai 2,24 miliar dollar AS.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada Juli 2021 mencapai 15,11 miliar dollar AS atau turun 12,22 persen jika dibandingkan Juni 2021.

Secara spesifik, impor produk nonmigas pada Juli 2021 yang mencapai 13,33 miliar dollar AS juga turun sebesar 10,67 persen jika dibandingkan Juni 2021.

Adapun beberapa masalah distribusi pangan yang terjadi saat ini masih terkait infrastruktur pemasaran dan logistik. Kuntoro mengatakan, karena produk pertanian bersifat perishable maka memerlukan penanganan khusus.

Selain itu, kata dia, perlu juga sentuhan berbagai pihak dalam memperbaiki infrastruktur, informasi pasar, dan distribusi produk pertanian, di samping pemanfaatan teknologi pascapanen,

"Masalah ini sebenarnya butuh dukungan dari kementerian dan instansi lain, juga dukungan dari Pemda dan stakeholder yang ada," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Kolaborasi daerah

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Budi S Januardi menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banten siap berkolaborasi dengan Kementan sebagai leading sektor pembangunan pertanian Indonesia.

"Kami mendukung Kementan dalam membangun Infrastruktur pemasaran hasil pertanian maupun penanganan produknya. Alhamdulillah sudah kita inisiasi sebagai bentuk dukungan bagi pelaku utama dan pelaku usaha," katanya.

Budi menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pandeglang Berkah Maju yang bergerak pada budidaya maupun pemasaran beras, jagung, sorgum, dan produk pertanian lainnya.

"Kami terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok untuk mempertahankan Pandeglang sebagai kontributor pangan beras terbesar bagi Provinsi Banten dan nasional,” katanya.

Dia menegaskan, upaya tersebut terus dilakukan dengan percepatan tanam dan pemberian bantuan bibit berkualitas.

Pada kesempatan tersebut, Budi juga berterima kasih atas fasilitas dan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian yang diinisiasi Kementan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kami berharap KUR pertanian menjadi solusi bagi para pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian dalam memperkuat permodalan, sehingga dapat lebih berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraannya," tuturnya.

Perlu diketahui, saat ini Kementan turut gencar mendorong pemanfaatan program KUR Pertanian yang disediakan pemerintah, kurang lebih Rp 70 triliun.

Kementan telah pula merumuskan 5 strategi cara bertindak (5CB) sektor pertanian, sebagai upaya penyediaan ketersediaan pangan dan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid 19.