Temui Wakil Ketua DPR, Pesepakbola Tuntut Jaminan Hari Tua

Berbagai aspirasi mereka sampaikan mulai dari harapan agar atlet diberikan jaminan hari tua (JHT) maupun jaminan kesehatan.

Wakil Presiden Komite Eksekutif APPI Andritany Ardhiyasa mengatakan, kehidupan para atlet sepak bola saat ini sangat memprihatinkan akibat berhentinya kompetisi sepak bola sebagai buntut pandemi Covid-19.

Mantan penjaga gawang Timnas Indonesia ini menyampaikan, ada atlet yang saat pensiun terpaksa bekerja sebagai kuli bangunan.

Dia berharap pemerintah bisa memberikan solusi bagi masa depan atlet baik ketika sudah pensiun atau ketika masih menjadi atlet.

"Apakah ada jaminan setelah pensiun diberikan sesuatu untuk si atlet agar bisa menjalankan hidupnya setelah tidak menjadi seorang atlet. Risiko terbesar kita adalah cidera. Itu bisa mengakhirkan atau membuat karir kita terpuruk. Banyak klub di Indonesia yang pemainnya belum ter-cover asuransi. Alhamdulillah di klub saya sudah ter-cover BPJS TK," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Dalam kesempatan itu, anggota Komite Eksekutif APPI Bima Sakti mengatakan, pihaknya berharap ada pengakuan profesi atlet. Sebab, dalam UU Ketenagakerjaan, atlet belum masuk sebagai sebuah profesi yang diakui.

"Ada kasus di klub Gresik, begitu ke Disnaker kita ditolak. Mohon Pak Muhaimin ke depan kami masuk BPJS Ketenagakerjaan sehingga kita tak takut. Ada uang pensiun. Ada jaminan sebagai peman dan pelatih," ungkapnya.

Menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan para mantan atlet, Gus Muhaimin mengaku sangat terpanggil untuk menjadi bagian dari perjuangan para atlet. Menurutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan.

Pertama, dalam janga pendek, DPR Bersama dengan pemerintah dan stakeholder terkait, baik Kemenpora, Kemenaker, BPJS, dan pihak-pihak terkait lainnya agar segera melakukan langkah-langkah spesifik untuk memberikan perlindungan bagi para mantan atlet.

Kedua, Gus Muhaimin siap untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar segera ikut campur tangan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi para atlet. Langkah ketiga, harus ada perangkat untuk melindungi para atlet, baik berupa UU atau aturan-aturan lainnya.