Panen Perdana Peremajaan Sawit Rakyat, Wapres Ma'ruf Dorong Potensi Santripreneur

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkebunan sawit seluas 266 hektar di Riau yang mengikuti program peremajaan sawit rakyat (PSR) memasuki panen perdana.

Panen perdana ini pun disaksikan secara virtual oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

"Saya ucapkan selamat atas keberhasilan 105 keluarga petani sawit dengan luas lahan 266 Hektar di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang terlibat secara langsung dalam kegiatan panen perdana ini," ujar Ma'ruf dalam acara panen, Kamis (2/8/2021).

Ia mengatakan, program PSR merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang masih tergolong rendah.

Produksi sawit hanya sekitar 3,7 ton per hektar per tahun, padahal potensi yang dapat dihasilkan bisa mencapai 8 ton per hektar per tahun.

Selain sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekebun rakyat, program PSR juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi Covid-19.

Ma'ruf mengatakan, petani swadaya merupakan aktor utama sektor perkebunan kelapa sawit, sebab menguasai hampir separuh perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, dari sekitar 14,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit, diperkirakan sebesar 6,04 juta hektar atau 41,35 persen dikuasai oleh perkebunan rakyat dengan produksi minyak sawit 16,2 juta ton atau 34 persen.

"Pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat, terutama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani," kata dia.

Pemerintah sendiri menargetkan peremajaan sawit rakyat bisa mencapai lahan seluas 540.000 hektar di 2022.

Untuk tahun 2021, program ini ditargetkan menyasar seluas 180.000 hektar dengan alokasi dana sebesar Rp 5,5 triliun.

"Dalam mencapai target itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit perlu bersatu padu, bekerja bersama, dan berkolaborasi. Diperlukan kerjasama yang erat oleh tiga pihak dalam rangka pengelolaan sawit berkelanjutan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat," papar Ma'ruf.

Bersamaan dengan panen tersebut, pemerintah juga meresmikan program pengembangan potensi santripreneur berbasis usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) sawit.

Program ini sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sektor riil di pesantren.

Program ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Pada tahun ini, program santripreneur berbasis UKMK sawit dilakukan dengan beberapa tahap.

Pertama, sosialisasi kegiatan tindak lanjut program santripreneur berbasis UKMK Sawit.

Tahap kedua, workshop teknikal pengembangan produk turunan kelapa sawit untuk pondok pesantren.

Tahap ketiga yakni peresmian demonstration plot (demplot) pondok pesantren berbasis UKMK sawit unggulan.

Kemudian tahap keempat yakni kurasi dan konsolidasi produk unggulan santripreneur berbasis UKMK sawit, kontrol kualitas dan kemitraan.

Tahap kelima yakni launching dan pameran virtual produk unggulan santripreneur berbasis UKMK sawit.

"Program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur-santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya," pungkas Ma'ruf.