Cegah Peredaran Narkotika, Kemenhub Gabung Tim Operasi Laut Terpadu

Dukungan tersebut diwujudkan dengan menerjunkan personel dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) untuk bergabung dengan tim Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021.

Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021 ini digelar dalam rangka sinergitas dan kolaborasi pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Upacara pembukaan Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021 dipimpin langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional RI Petrus Reinhard Golose di Dermaga Bintang 99 Batu Ampar Batam, Rabu (15/9/2021).

Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021 akan dilaksanakan mulai tanggal 14-24 September 2021, dengan tujuan untuk memberikan efek preventif dan represif.

Preventif dalam arti mencegah masuknya narkotika atau peredaran narkotika ke dalam wilayah NKRI, dan represif dalam arti pelaksanaan operasi juga menargetkan untuk menangkap pelaku penyelundupan atau pengedar narkotika yang ditemukan saat pelaksanaan operasi.

Adapun operasi laut terpadu kali ini akan fokus pada wilayah laut dan perairan yang rawan disalahgunakan sebagai jalur peredaran narkotika di Indonesia yaitu daerah Selat Malaka yang meliputi Aceh, Sumut, Riau dan Kepulauan Riau, Selat Makassar dengan lebih baik dan efektif.

Direktur KPLP Kemenhub Ahmad yang ikut hadir dalam upacara pembukaan tersebut menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021.

Dia menyebut, KPLP siap mengerahkan semua armada kapal patroli KPLP pada 5 Pangkalan PLP di seluruh wilayah Indonesia.

Pangkalan PLP tersebut adalah Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak, Pangkalan PLP Kelas II Bitung dan Pangkalan PLP Kelas II Tual.

“Khusus untuk wilayah Kepulauan Riau ini, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban telah siap mendukung dari sisi kapal dan personilnya,” kata Ahmad dalam keterangan resminya.

“Begitu juga dengan 4 Pangkalan PLP di seluruh Indonesia siap mendukung operasi laut terpadu ini. Dan kami berharap agar sinergi dan koloborasi antar istansi ini bisa berkelanjutan guna mencegah masuknya narkotika di Indonesia,” sambung Ahmad.

Pada kesempatan ini juga telah dilakukan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea dan Cukai dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kerja sama itu terkait pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini diharapkan para pihak yang terlibat dapat berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan operasi interdiksi terpadu 2021 demi mewujudkan Indonesia bebas narkoba.

Dalam sambutannya, Kepala BNN Petrus R. Golose mengatakan bahwa saat ini narkoba masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia.

Ini terbukti dari masih maraknya pengungkapan yang dilakukan oleh penegak hukum di berbagai wilayah serta hingga saat ini Indonesia masih menjadi lokasi favorit masuknya narkotika dari luar negeri.

“Bahkan bukan rahasia lagi bahwa laut menjadi jalur utama masuknya narkotika ke wilayah Indonesia. Panjangnya garis pantai dan luasnya wilayah pengawasan membuat sindikat tidak pernah berhenti mencoba memanfaatkan kelengahan aparat dalam menjaga perbatasan wilayah Indonesia, sehingga kita harus lebih fokus karena rawan dijadikan jalur masuknya narkotika," kata Petrus.