BUMN Sakit Disuntik PMN, Jokowi Geram: Maaf, Terlalu Enak Sekali

Jokowi geram karena perusahaan-perusahaan tersebut selalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyelamatkan kondisi perseroan.

“Kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN ini kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” ujar Jokowi, dikutip dari sebuah video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (16/10/2021).

Menurut Jokowi, kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi nilai-nilai profesionalisme. Alhasil, perusahaan BUMN ini bisa kehilangan taring.

“Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan,” tegas Jokowi.

Karena itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.

“Jadi tidak ada namanya proteksi-proteksi lagi, tidak. Sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu,” tandasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah ingin membawa perusahaan BUMN go global. Ia ingin perusahaan pelat merah bersaing di kancah internasional dengan menggencarkan penataan model bisnis dan teknologi.

“Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, distrubsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup saja. Nggak ada diselamatkan. Diselamatin gimana kalau sudah kayak gitu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan BUMN.

Menurutnya, para Direktur Utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global.

“Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme,” ujar Jokowi.

Kepala Negara juga meminta kepada para Direktur Utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.

Sebagai contoh, perizinan untuk pembangkit listrik. Jokowi menyebut, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.

“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” lanjutnya.

Di samping itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan bahwa kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” tambahnya.