Salin Artikel

OJK Dukung Nasabah Pinjol Ilegal Tolak Bayar Utang Meski Ditagih

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi pelaku pinjaman online atau pinjol ilegal dinilai kian meresahkan masyarakat. Terkait hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan, bahkan meminta masyarakat yang sudah terlanjur meminjam ke pinjol ilegal untuk berhenti membayar cicilan meski ditagih sekalipun.

Menurut Mahfud MD, para pelaku pinjol ilegal tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK), Tongam Lumban Tobing, menegaskan bahwa pihaknya mendukung pernyataan yang disampaikan Mahfud MD terkait penolakan membayar cicilan utang kepada pinjol ilegal. 

"Bahwa statement (pernyataan) Pak Menteri (Mahfud MD) bahwa masyarakat tidak usah membayar (cicilan utang plus bunga) juga merupakan bagian dari pemberantasan pinjol ilegal," kata Tongam dikutip dari siaran Live Streaming Kompas TV, Kamis (21/10/2021). 

Ia bilang, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD tersebut akan berdampak sangat luas di masyarakat, terutama mereka yang sudah terlanjur berutang pada pinjol ilegal.

Menurutnya, operasional pinjol ilegal sangat bergantung pada perputaran uang yang dipinjamkan ke masyarakat. Dengan penolakan masyarat membayar cicilan, maka akan menekan keuangan perusahaan pinjol ilegal.

"Bahwa dampak semakin berkurangnya pinjol ilegal karena ada asumsi dari masyarakat bahwa meminjam di sana nggak usah bayar. Jadi ini salah satu cara efektif," jelas Tongam.

Pernyataan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, meminta masyarakat yang menjadi debitur pinjaman online atau pinjol ilegal tak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya. 

Kepada masyarakat yang masih menunggak utang ke pinjol ilegal, ia meminta nasabah lebih baik melaporkan ke polisi apabila merasa ditagih. 

"Oleh karena itu, imbauan atau statement oleh pemerintah yang dihadiri OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini," kata Mahfud MD.

"Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Kalau ada yang tidak membayar, lalu mereka tidak terima, laporkan ke Kantor Polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan," kata dia lagi.

Mahfud MD bilang, pemerintah bakal pengenaan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pijol ilegal.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, para pelaku tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen.

Lapor polisi

Bila ada terjadi penagihan secara paksa disertai ancaman atau intimidasi, maka masyarakat diminta untuk melaporkan tindakan tersebut ke Kepolisian setempat.

Mahfud memastikan, para pihak Kepolisian akan langsung memasifikasi gerakan para pinjol ilegal dan akan bertindak tegas.

"Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUH Pidana yaitu pemerasan. Lalu ada Pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3," kata Mahfud MD.

Ia menegaskan, kalau pernyataannya tersebut dilontarkan untuk memberikan efek jera pada pelaku pinjol ilegal. Operasi pinjol ilegal selama ini tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dianggap meresahkan. 

Menurut Mahfud MD, penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal.

"Dengan ini maka kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah berizin dan sah gitu akan berkembang. Karena justru itu yang kita harapkan," ucap dia. 

https://money.kompas.com/read/2021/10/21/094704826/ojk-dukung-nasabah-pinjol-ilegal-tolak-bayar-utang-meski-ditagih

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPO NETV, Karyawan Dapat 2,91 Persen Saham, Apa Manfaatnya?

IPO NETV, Karyawan Dapat 2,91 Persen Saham, Apa Manfaatnya?

Whats New
Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Rilis
Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Rilis
NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

Whats New
Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Whats New
Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Whats New
Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Whats New
Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Whats New
Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Whats New
Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Whats New
Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus  Rp 6,03 Triliun

Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus Rp 6,03 Triliun

Whats New
Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Spend Smart
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.