Kampung Iklim Jadi Andalan Pemerintah Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 29 persen di 2030 dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan kerja sama dari internasional.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanthi mengatakan, dalam dokumen komitmen pengurangan emisi GRK (Nationally Determined Contributions/NDC) Indonesia mengakui besarnya peran multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim.

Hal itu diungkapkannya dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim COP26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia.

Ia bilang, salah satu program yang dikembangkan untuk menjalin kemitraan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim mulai dari tingkat nasional hingga di tingkat tapak yakni Program Kampung Iklim (Proklim).

"Proklim dikembangkan sejak 2012 dan terus diperkuat sebagai program strategi pengendalian perubahan iklim," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (11/11/2021).

Menurutnya, salah satu keunggulan Proklim adalah aksi adaptasi dan mitigasi yang dikembangkan berbasis kearifan lokal. Hal ini pula yang menjadikan setiap Proklim berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

KLHK menargetkan akan ada 20.000 kampung Proklim hingga 2024 mendatang. Laksmi bilang, program tersebut menjadi jembatan untuk menerjemahkan kebijakan pengendalian perubahan iklim pada aksi kongkret di tingkat tapak.

Selain itu, Proklim juga menjadi pendekatan inovatif dari skema kemitraan publik-swasta dalam pengendalian perubahan iklim.

Ia mengatakan, Proklim terus mengalami pembaruan dan perbaikan. Diantaranya, menyediakan platform pembelajaran jarak jauh dan disediakannya instrumen perhitungan pengurangan emisi GRK di tingkat tapak atau Spectrum.

"Sistem informasi yang disediakan juga bisa dimanfaatkan semua pihak untuk meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengurangan emisi GRK," kata dia.

Peran dunia usaha juga diperlukan dalam mendukung penguatan aksi adapatasi dan mitigasi perubahan iklim. Oleh sebab itu, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas memperkuat penanganan iklim berbasis komunitas melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).

Head of Corporate Social and Community Engagement APP Sinar Mas, Agung Wiyono mengatakan, program DMPA sudah dimulai sejak 2016 dan diyakini mampu menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar desa-desa rawan sebanyak 70 persen.

Sejak awal diluncurkan, program DMPA yang dilakukan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur kini hampir menjangkau 500 desa rawan karhutla.

"Dengan program DMPA edukasi kepada masyarakat bisa dilakukan terutama untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar," ujarnya.

Masyarakat setempat didukung untuk mengelola lahan dengan metode agroforestri (wana tani), yakni bercocok tanam tumpangsari hortikultura tanaman pangan, peternakan, perikanan, serta industri kecil untuk olahan pangan.

Pembinaan diberikan bukan hanya soal solusi pemilihan komoditas yang terbaik, namun juga bagaimana produk tersebut bisa memasuki pasar dengan harga yang kompetitif.

“Sejumlah pelatihan kewirausahaan dan pelestarian tanaman herbal kepada masyarakat lokal, khususnya untuk perempuan, telah dilakukan agar dapat memanfaatkan berbagai tanaman herbal secara berkelanjutan,” kata Agung.

Adapun sejak 2016 hingga saat ini, sejumlah desa binaan pun telah mendapatkan penghargaan Kampung Iklim Utama, dan sudah berhasil merangkul 386 desa serta memberikan pengaruh pada 82 kelompok usaha perempuan dan memberikan manfaat pada sekitar 31.418 keluarga.