Jadi Presidensi, Ini 3 Fokus Utama RI di KTT G20 Tahun Depan

Tiga fokus utama tersebut, yaitu isu kesehatan atau penanganan pandemi Covid-19, penanganan perubahan iklim beserta pembiayaan berkelanjutan, serta perpajakan Internasional. Tiga fokus utama ini merupakan pengerucutan dari sebelumnya 6 fokus.

"Jadi tiga hal ini yang paling terutama akan kita dorong. Memang masih banyak agenda-agenda lain tapi ini yang menjadi agenda utama yang didorong oleh Bapak Presiden yang akan kita terus gaungkan," kata Febrio dalam webinar Presidensi G20 - Manfaat Bagi Indonesia dan Dunia di Jakarta, Senin (6/12/2021).

Di fokus utama, negara-negara G20 memastikan akselerasi vaksinasi Covid-19 terus berlanjut tanpa ada satupun negara di dunia yang tertinggal. Pemerataan akses ini dilakukan agar pemulihan ekonomi di dunia bisa merata.

Negara-negara ini pun mesti memastikan exit policy yang dilakukan tidak mengganggu atau menimbulkan spill over kepada negara lainnya.

"Katakanlah banyak negara vaksinasinya sudah cukup, satu negara di Afrika vaksinasi tidak cukup, lahir varian baru seperti sekarang Omicron. Jadi tidak mungkin kita tidak recover together, inilah pesan yang harus kita dorong supaya semua negara melihat ini. Berarti vaksin harus merata," beber Febrio.

Selain akselerasinya, KTT G20 juga berdiskusi soal kemungkinan produksi vaksin merata di seluruh negara, bukan hanya terpusat di negara maju.

Pemerataan produksi vaksin dinilai mampu mendukung akselerasi vaksin di negara yang membutuhkan. Tidak meratanya produksi membuat fenomena surplus vaksin di Uni Eropa, namun kekurangan vaksin di Afrika.

"Bahkan kami ingin negara besar memikirkan Bagaimana ke depan kesiapan global terhadap pandemi. Jangan sampai begitu nanti ada pandemi baru lagi kita semua kaget. Harusnya disiapkan mekanisme yang bersama-sama kita siapkan," beber Febrio.

Fokus kedua adalah perubahan iklim. Dalam diskusi di KTT, anggota G20 akan menyorot komitmen tiap negara menurunkan emisi karbon dan pendanaannya.

Sebab, pendanaan untuk transisi ke energi hijau sangat mahal. Indonesia yang berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 41 persen pada tahun 2030 membutuhkan dukungan dari negara maju.

"Suhu bumi akan naik 1,5-2 derajat celcius, ini yang sama-sama kita jaga. Ini tanggung jawab kita secara global. Indonesia pun terkena dampak sangat serius dari climate change. Negara kepulauan dengan puluhan ribu pulau-pulau akan sangat terancam dengan adanya perubahan iklim," jelas Febrio.

Sementara, fokus terakhir adalah perpajakan Internasional, menyusul kebijakan pilar I dan pilar II yang telah disetujui dalam KTT G20 di Roma, Italia sebagai cara menghindari praktek BEPS.

Dengan komitmen pilar I tersebut, negara mampu memajaki perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara. Kesepakatan akan ditandatangani pada bulan Juli 2022 ketika presidensi G20 dipegang Indonesia.

Sedangkan di pilar II adalah pengenaan pajak minimum (minimum tax rate) terhadap perusahaan multinasional sebesar 15 persen secara global. Negara tidak boleh memberikan tarif pajak di bawah 15 persen atau bebas pajak untuk badan usaha seiring implementasinya tahun 2023 mendatang.

"Penghindaran pajak dengan pergi ke negara-negara tertentu yang memberikan pajak lebih rendah, itu tidak akan terjadi lagi sehingga hak pemajakan dan tax based kita akan lebih baik ke depannya walaupun terjadi globalisasi dan digital economy," pungkas Febrio.