Pemerintah Gelontorkan Bansos Rp 370,5 Triliun hingga November 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan belanja untuk ragam subsidi dan bantuan sosial  (bansos) sebesar Rp 370,5 triliun hingga November 2021.

Belanja itu tersebar di kementerian/lembaga, non-kementerian/lembaga, dan di pemerintah daerah (pemda) lewat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Realisasi bansos dalam hal ini luar biasa. Rp 370,5 triliun sudah dibelanjakan untuk langsung dinikmati masyarakat, dalam bentuk belanja yang dikakukan Kemensos," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/12/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, belanja bansos melalui K/L sudah mencapai Rp 175,8 triliun, yang disalur melalui 3 K/L, yaitu Kemensos, Kemenkop UKM, dan Kemenaker.

Tercatat, Kemensos sudah membelanjakan anggaran Rp 81,2 triliun untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 27,69 triliun, Kartu Sembako sebesar Rp 33,1 triliun, Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 17,23 juta, dan sembako PPKM untuk 4,86 juta keluarga sebesar Rp 2,92 triliun.

"Pada saat terjadinya PPKM level 4 kita beri 4,86 juta keluarga dengan bantuan sembako Rp 2,92 triliun. Dalam hal ini Kemensos Rp 81,2 triliun telah membelanjakan untuk bansos," ucap Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkapkan, Kemensos sudah membelanjakan Rp 15,4 triliun untuk BPUM kepada 15,36 juta usaha mikro. Adapun Kemenaker menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi 7,48 juta buruh yang terdampak PPKM.

"Bantuan subsidi upah untuk 2 bulan bagi 7,48 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta, dalam hal ini mereka mendapat Rp 1 juta. Inilah belanja bansos yang langsung masuk ke kantong masyarakat," sebut Ani.

Di sisi lain, belanja bansos disalurkan memakai Dana Desa sebesar Rp 19,7 triliun untuk BLT. BLT disediakan untuk 5,62 juta keluarga.

Lalu, bansos yang berasal dari belanja non K/L sebesar Rp 175,3 triliun, untuk subsidi energi dan non-energi di luar subsidi pajak Rp 152,7 triliun, dan untuk program Kartu Prakerja Rp 21,15 triliun bagi 5,96 juta peserta.

"Jangan lupa harga energi meningkat yang menyebabkan subsidi kita mengalami kenaikan termasuk berbagai langkah pemerintah memberi diskon listrik, subsidi bunga UMKM, dan juga program Kartu Prakerja," tandas Sri Mulyani.