Kemenhub Rampungkan Pembangunan Kapal KM Sabuk Nusantara 73

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut pada akhir tahun 2021, menyelesaikan pembangunan Kapal KM Sabuk Nusantara 73. Kapal ini akan semakin melancarkan konektivitas di wilayah timur Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Sabtu (25/12/2021), hadir ke Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, untuk melepas keberangkatan kapal tersebut ke Pelabuhan Saumlaki, Provinsi Maluku. 

Kapal ini nantinya akan langsung melayani mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di sekitar Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

“Kapal ini adalah kapal perintis yang menjadi bagian dari tol laut, yang akan memastikan konektivitas berjalan dengan baik,” kata Budi Karya dalam keterangannnya.

Dia mengatakan, meski di masa pandemi, Kemenhub terus melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi guna melaksanakan visi misi Presiden RI Joko Widodo untuk memperlancar konektivitas, yang akan mempersatukan Indonesia.

“Di masa Nataru ini, kapal ini akan melayani mobilitas Saudara-saudara kita di NTT dan Maluku, karena banyak yang akan pulang menggunakan kapal,” ucap Budi Karya.

Lebih lanjut dia mengingatkan, agar di masa libur Nataru, pengetatan prokes harus dijalankan dengan baik, agar tidak terjadi penularan di atas kapal, yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 usai libur Nataru.

Sementara itu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Mugen Sartoto dalam laporannya menjelaskan, pembangunan KM Sabuk Nusantara 73 dengan tipe GT-2000 berkapasitas 500 orang ini dikerjakan oleh PT Dock Koja Bahari di Tanjung Priok, Jakarta.

KM Sabuk Nusantara 73 akan dioperasikan oleh operator PT Mandala Sejahtera Abadi, dan akan menempati pelabuhan pangkal di Saumlaki, Maluku, untuk menghubungkan wilayah timur Indonesia.

Selain melepas keberangkatan kapal, Menhub juga meninjau pelayanan vaksinasi dan tes antigen yang tersedia di terminal penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok. Keberadaan pelayanan tersebut sangat penting untuk memastikan kebijakan pengetatan prokes dapat berjalan dengan baik di lapangan.