Kemendag Bantah Ada Kartel Minyak Goreng

Kartel sendiri merujuk pada sekelompok produsen yang mendominasi pasar dan bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menaikan harga, sehingga pada akhirnya konsumen yang dirugikan.

Namun, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan membantah dugaan adanya kartel minyak goreng.

"Tidak ada indikasi ke arah kartel," ujar Oke saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

Oke menjelaskan mahalnya harga minyak goreng dipengaruhi oleh mahalnya harga crude palm oil (CPO) dunia yang naik menjadi 1.340 dollar AS per metrik ton (MT).

Oleh sebab itu lanjut dia, untuk menjaga stabilitas harga di pasar, pemerintah akan menyalurkan minyak goreng subsidi yang dibanderol Rp 14.000 per liter pada pekan kedua Januari 2022.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur S Saragih belum bisa memberikan banyak komentar terkait dugaan kartel minyak goreng.

Dalam waktu dekat, KPPU akan melakukan pengawasan di lapangan terkait minyak goreng.

"Memang ada konsentrasi di pasar hulu, yah mengawasilah. Nanti akan saya paparkan," ungkap Guntur.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada praktik kartel di balik meroketnya minyak goreng di Indonesia.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut ada beberapa indikasi praktik kartel di balik kenaikan harga minyak goreng di negara pengekspor sawit terbesar dunia ini.

"Saya curiga ada praktek kartel atau oligopoli. Dalam UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata Tulus.

Menurut Tulus, indikasi kartel tampak dari harga minyak goreng yang melonjak secara serempak dalam waktu bersamaan. Di sisi lain, selama ini minyak goreng yang beredar di pasaran juga dikuasai oleh segelintir perusahaan besar.

"Kalau kartel pengusaha bersepakat, bersekongkol menentukan harga yang sama sehingga tidak ada pilihan lain bagi konsumen," terang Tulus.