Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Data bank sentral menunjukan, pada Desember 2021 posisi M2 sebesar Rp 7.867,1 triliun, atau tumbuh 13,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, pertumbuhan itu lebih pesat dibanding dengan pertumbuhan bulan sebelumnya, yakni sebesar 11 persen secara yoy.

"Peningkatan tersebut didorong oleh akselerasi uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 17,9 persen secara yoy dan uang kuasi sebesar 9,3 persen yoy," kata dia, dalam keterangannya, Senin (24/1/2022).

Asal tahu saja, sejak posisi data September 2021, M1 terdiri dari uang kartal di luar bank umum dan BPR, giro rupiah dan tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. 

Bank sentral menilai, pertumbuhan M1 selaras dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, dan menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia pada penghujung tahun 2021.

Adapun uang kuasi, dengan pangsa 43,6 persen dari M2, tercatat sebesar Rp 3.430,5 triliun pada Desember 2021, atau tumbuh 9,3 persen secara yoy, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 7 persen secara yoy

Di sisi lain sisi lain, surat berharga selain saham masih menunjukkan pertumbuhan negatif -2,3 persen secara yoy, meskipun tidak sedalam pertumbuhan negatif bulan sebelumnya -16,3 persen secara yoy.

Lebih lanjut Erwin menjelaskan,  berdasarkan faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 pada Desember 2021 dipengaruhi oleh espansi keuangan pemerintah dan penyaluran kredit.

Ekspansi keuangan pemerintah tercermin dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh sebesar 37,7 persen secara yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan November 2021 sebesar 30,4 persen.

"Penyaluran kredit juga tumbuh sebesar 4,9 persen secara yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,4 persen secara yoy," ucap Erwin.

Sebagai informasi, kredit yang diberikan terbatas hanya dalam bentuk pinjaman, dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga, tagihan akseptasi, dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.