Ironi Negeri Kaya Sawit, Rakyat Saling Dorong Berebut Minyak Goreng

KOMPAS.com - Sejumlah kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri sudah digulirkan sepanjang Januari-Februari tahun ini. Kendati harga rata-rata nasional berangsur turun, harga minyak goreng masih relatif tinggi, setidaknya masih di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Pasokannya juga masih seret sehingga sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau di ritel modern ataupun di pasar tradisional.

Padahal, kebijakan kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan CPO olahan atau olein telah hampir tiga pekan bergulir.

Selama kurun waktu empat bulan lebih, lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri melesat tanpa kendali. Sejak dua bulan terakhir, minyak goreng juga berkontribusi besar terhadap inflasi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga masih menyelidiki dugaan kartel persekongkolan para produsen besar minyak goreng dalam penetapan harga.

Meroketnya harga minyak goreng di Indonesia ini jadi ironi, mengingat pasokan minyak sawit di Indonesia selalu melimpah. Di sisi lain, masyarakat dipaksa membeli minyak masak ini di harga impor.

Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk menggelontorkan duit subsidi Rp 3,6 triliun untuk penyediaan minyak goreng murah seharga Rp 14.000 per liter.

Namun belakangan, minyak goreng murah dalam program pemerintah tersebut sangat sulit didapatkan dan memunculkan masalah baru, kelangkaan. Di ritel modern, rak yang berisi minyak goreng lebih sering kosong. 

Meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berulangkali berjanji bahwa pasokan minyak murah aman dan bisa tersedia di pasar, realita di lapangan menunjukan sebaliknya.

Di jaringan minimarket, sejak beberapa pekan terakhir, sangat sulit menemukan minyak goreng program pemerintah. Bahkan, rak yang biasanya menampung minyak goreng, kini lebih sering kosong.

Rak minyak goreng kini lebih sering diisi produk margarin dan minyak kelapa bermerek Barco. Padahal di pintu minimarket, kerap terpangpang jelas pengumuman bertuliskan bahwa toko tersebut menyediakan minyak goreng murah program pemerintah.

Setali tiga uang, minyak goreng program pemerintah juga sukar didapatkan di pedagang pasar tradisional, termasuk warung-warung di sekitar pemukiman. Kalaupun tersedia, harganya berkisar Rp 20.000 per liter atau jauh di atas HET yang sudah ditetapkan pemerintah.

Lantaran susahnya mencari minyak goreng sesuai harga yang dijanjikan pemerintah, banyak warga terutama ibu rumah tangga yang rela antre mendapatkan minyak dalam operasi pasar yang digelar sejumlah pihak.

Berebut minyak goreng

Dikutip dari Kompas TV, ratusan warga rela berdesakan demi mendapatkan minyak goreng murah dalam operasi pasar minyak goreng yang digelar Pemprov Jawa Timur di halaman Bakorwil Madiun, kemarin.

Warga yang tak sabar, bahkan saling dorong untuk bisa masuk dan membeli minyak goreng murah. Dalam operasi pasar yang digelar Pemprov Jatim, disediakan sekitar 4.000 liter minyak goreng dengan harga Rp 12.500 per liter.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan jika kebutuhan minyak goreng di Jawa Timur sebanyak 59.000 ton per bulan.

Sementara produksi minyak goreng untuk Jawa Timur sebesar 63.000 ton per bulan, artinya produksi minyak goreng Jawa Timur seharusnya mengalami surplus.

Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, sejumlah ibu rumah tangga berdesakan di kasir salah satu minimarket di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Para ibu berebut untuk dilayani dan membeli minyak goreng kemasan murah seharga Rp 14.000 per liter.

Antrean terjadi karena selama ini stok minyak goreng kosong dipasaran, jika adapun warga harus membeli dengan harga tinggi.

Di minimarket pun stok minyak goreng dibatasi sebanyak 2 liter untuk satu orang. Di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, pasokan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi kosong.

Jika ada di pasar, harga minyak goreng pun di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 14.000.

Sebagai solusi, nantinya Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan akan melakukan operasi pasar.

Kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harga minyak goreng mahal menjadi keresahan sejumlah masyarakat.

Diharapkan pemerintah bisa mengatur tata niaga minyak goreng menjadi lebih efektif, sehingga soal kelangkaan dan harga minyak goreng bisa segera teratasi.

Hal yang sama juga terjadi Lampung. Di provinsi yang juga merupakan lumbung perkebunan kelapa sawit ini, warga menyerbu sebuah minimarket demi berebut minyak goreng dengan harga murah.

Kendaraan yang membawa minyak goreng untuk dijual di minimarket di Lampung ini langsung diserbu warga.