Belanja Negara Dipatok Rp 977,1 Triliun, Buat IKN hingga Pemilu

Jumlah itu juga meningkat sekitar 3,20 persen dari target APBN tahun 2022 sebesar Rp 945,8 triliun. Pagu indikatif tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

"Pagu indikatif totalnya adalah 2023 untuk total belanja K/L Rp 977,1 triliun, terdiri atas rupiah murni Rp 814,1 triliun dan non rupiah murni Rp 163 triliun," kata Suahasil dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Secara rinci, pagu ini juga dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Pemilu tahun 2024. Alokasi ini masuk dalam belanja non operasional, yakni untuk IKN Rp 27,6 triliun, persiapan pemilu Rp 19,5 triliun, dan prioritas lainnya Rp 610,6 triliun.

Sementara itu, anggaran operasional dipatok Rp 319,4 triliun. Pagu ini diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal dengan defisit di bawah 3 persen tahun depan.

"Dalam mempertajam (belanja), kita memperhatikan anggaran untuk IKN, kita pertajam untuk persiapan pemilu, dan untuk prioritas lainnya termasuk penyelesaian pembangunan infrastruktur tahun 2023-2024," ucap dia.

Adapun defisit fiskal pada tahun depan dipatok dalam rentang 2,81 persen - 9,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan demikian, belanja pemerintah akan dipertajam menjadi lebih fleksibel, produktif, efektif, efisien, dan antisipatif merespons dinamika perekonomian. Di sisi lain, pagu tetap diarahkan mendorong pemulihan ekonomi.

"Di 2023 kita arahkan defisit APBN kembali di bawah 3 persen dari PDB. Hal ini untuk meningkatkan, menjamin kredibilitas Indonesia dalam konteks ekonomi makro dan dalam konteks kesehatan fiskal," tandasnya.