S&P Pertahankan Peringkat RI di BBB, Kemenkeu: Angin Segar bagi Pertumbuhan...

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Luky Alfirman menyampaikan dipertahankannya peringkat kredit setelah pada negatif outlook dalam dua tahun terakhir membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia, terutama pertumbuhan ekonomi sempat terdampak pandemi Covid-19.

Peningkatan outlook Indonesia dari negative menjadi stable ini merupakan pengakuan atas arah perbaikan ekonomi makro yang kuat, khususnya laju pemulihan ekonomi yang relatif cepat, posisi eksternal yang kuat dan penguatan signifikan pada sisi fiskal.

“Peningkatan outlook ini menyiratkan bahwa kebijakan pemerintah sudah pada jalur yang tepat dan memberikan tantangan bagi pemerintah untuk tetap konsisten mengelola perekonomian dan kebijakan fiskal (APBN) sehingga dampaknya dapat terus dijaga secara berkelanjutan,” ujar Luky dalam siaran pers, Jumat (29/4/2022).

Adapun menurut penilaian S&P, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 serta pengelolaan kebijakan makroekonomi telah efektif dalam mendukung resiliensi kinerja perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh pada 5.1 persen di tahun 2022.

Meskipun PDB per kapita Indonesia dinilai cukup rendah dibanding negara peers, RI diyakini memiliki prospek pertumbuhan yang kuat ke depan.

S&P memperkirakan laju pemulihan akan semakin cepat pada tahun 2022 seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ke depan juga didukung oleh masih tingginya harga komoditas.

"S&P menilai dampak risiko konflik geopolitik di Ukraina dan Rusia bagi Indonesia masih dalam level yang manageable, namun demikian pemerintah diharapkan tetap mewaspadai tekanan ekonomi global yang lebih parah akibat eskalasi konflik tersebut," ucap Luky.

Selain itu, potensi munculnya varian baru dari virus Covid-19 juga masih menjadi risiko terhadap outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut S&P, fleksibilitas kebijakan fiskal merespon gejolak pandemi Covid-19 mampu memitigasi dampak yang lebih dalam pada perekonomian serta mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.

Luky bilang, menguatnya pemulihan ekonomi, upaya perbaikan pengelolaan fiskal melalui reformasi perpajakan di sisi penerimaan dan reformasi Hubungan Keuangan Pusat - Daerah (HKPD) di sisi belanja, serta komitmen pemerintah melakukan konsolidasi fiskal mula tahun 2023 diyakini akan memperkuat posisi fiskal dalam jangka menengah.

"Penguatan posisi fiskal yang mulai terlihat sejak Semester II 2021 terus berlanjut di awal tahun 2022. Hal ini telah memberikan keyakinan bagi S&P bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat mewujudkan transisi yang sehat dan aman menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023," tandasnya.