Sri Mulyani Colek Pemda: Dana Daerah Jangan hanya Mengendap di Bank...

Peningkatan kualitas belanja (spending better) dilakukan melalui implementasi desentralisasi fiskal yang berkualitas. Pasalnya, dana daerah memiliki porsi sepertiga dari APBN.

"Dana daerah yang hampir 1/3 dari total belanja negara harus bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat, menciptakan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia dan tidak hanya mengendap di perbankan," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Adapun pada tahun 2023, porsi belanja negara didesain pada kisaran Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun. Besarannya setara dengan 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB.

Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sekitar Rp 2.017 triliun - Rp 2.152 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 800 triliun - Rp 826 triliun.

"Kualitas desentralisasi meningkatkan dan akan mendorong pemerataan pemulihan ekonomi nasional," ucap dia.

Lebih lanjut bendahara negara ini menjelaskan, kualitas belanja atau spending better berguna untuk mendorong reformasi fiskal, reformasi struktural, dan transformasi ekonomi.

Untuk mendukung peningkatan kualitas belanja pada tahun 2023, pemerintah berkomitmen melakukan kebijakan spending better melalui penerapan zero base budgeting. prinsip ini berorientasi pada sasaran dan target pembangunan dengan biaya yang seefisien mungkin.

Nantinya, pemerintah akan tetap melanjutkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas belanja negara sekaligus mendorong belanja yang mampu menciptakan multiplier effect dan tranformasi ekonomi.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengarahkan kebijakan belanja tahun 2023 pada bidang SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi struktural, dan perbaikan produktivitas serta transformasi ekonomi," sebut Sri Mulyani.